Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/11/2013, 10:53 WIB
Penulis Latief
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Buruknya sistem perumahan nasional saat ini tidak hanya membuat segmen menengah bawah terpuruk. Masyarakat kelas menengah atas pun terancam tidak dapat memiliki rumah, khususnya di wilayah Jabodatebak.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (26/11/2013). Akibatnya, Ali memperkirakan, hal ini juga akan membuat angka kekurangan (backlog) perumahan akan naik dua kali lipat.

"Sehingga bukan tanpa alasan kami memprediksi backlog perumahan tahun 2013 ini akan menjadi 21,7 juta unit rumah," ujar Ali.

Kenaikan harga tanah yang tidak terkontrol saat ini mengakibatkan harga rumah ikut terdongrak. Program subsidi pemerintah yang berfokus kepada kaum MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) pun tidak membuahkan hasil optimal.

Di sisi lain, kaum menengah setingkat manajer dengan penghasilan Rp 2,5 sampai Rp 7 juta per bulan pun sulit membeli rumah. Dengan penghasilan tersebut, mereka diperkirakan mempunyai daya cicil Rp 1 sampai Rp 2,5 juta per bulan.

"Artinya, mereka dapat membeli rumah dengan harga Rp 150 sampai Rp 200 juta. Daya beli ini belum termasuk kemampuan uang muka yang umumnya menjadi salah satu faktor penghambat untuk dapat merealisasikan pembelian rumahnya. Umumnya, mereka juga kesulitan juga untuk mengumpulkan uang muka," kata Ali.

Dengan harga rumah seperti itu, lanjut Ali, akan sulit bagi kaum menengah memiliki rumah di wilayah Jabodetabek. Kalaupun ada, mereka harus memperhitungkan biaya transportasi setiap harinya untuk bekerja di Jakarta sebagai kaum komuter.

"Karena lokasi rumah tersebut mempunyai jarak tempuh jauh dari tempat mereka bekerja di Jakarta. Yang terjadi kemudian, mereka tidak menempati rumah yang ada dan dibiarkan kosong dan kembali menyewa hunian di Jakarta. Dengan demikian, uang cicilan akan tergerus dengan biaya kost/sewa rumah di Jakarta," lanjut Ali.

Rusunawa

Ali berpandangan, kaum menengah seharusnya dapat membeli apartemen sekelas rumah susun sederhana milik (rusunami) di Jakarta. Namun, dengan kondisi saat ini, apartemen menengah dengan harga Rp 150 sampai Rp 200 jutaan pun sangat terbatas. Program 1.000 tower yang dicetuskan oleh Jusuf Kalla beberapa tahun lalu gagal diimplementasikan di lapangan dan sampai saat ini tidak ada kebijakan untuk mempertahankannya.

"Karena itulah, sebaiknya Pemprov DKI tidak hanya berkutat dengan penyediaan rusunawa untuk para pekerja informal, melainkan perlu diperhatikan juga hunian untuk kaum menengah. Ini mengingat 75 persen warga Jakarta merupakan kaum komuter yang bolak balik Jakarta setiap hari dan kemacetan semakin menjadi-jadi," kata Ali.

Ali menyarankan, program rusunami untuk kelas menengah sebaiknya mulai dipertimbangkan kembali oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan tidak lagi diserahkan kepada pihak swasta. Hal tersebut agar harga dapat dikendalikan.

"Kalangan MBR terjebak, diikuti oleh segmen menengah. Ironisnya, pemerintah tidak tanggap untuk menyelesaikannya. Karenanya, reformasi perumahan nasional tidak dapat menunggu terlalu lama," kata Ali.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+