Kompas.com - 25/11/2013, 15:43 WIB
Ilustrasi. www.houzz.comIlustrasi.
Penulis Tabita Diela
|
EditorHilda B Alexander
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono, secara resmi membuka Musyawarah Nasional Real Estat Indonesia (REI), Senin (25/11/2013) di  Jakarta. Dalam pidatonya, Boediono meminta pengembang, khususnya anggota REI untuk membangun rumah susun sewa atau rusunawa.

Menurut Boediono, rusunawa lebih cocok dan diperlukan oleh masyarakat urban, karena kebutuhannya sangat besar.
 
"Untuk daerah perkotaan, saya kira kebutuhan untuk rusunawa sangat besar. Masyarakat urban yang membutuhkan banyak sekali. Tidak harus memiliki. Skema rusunawa ini harus lebih ditonjolkan. Namun, skema rusunawa harus dibuat lebih jelas agar pembangunannya tidak salah sasaran, sesuai dengan tujuan, yaitu masyarakat urban berpenghasilan rendah," tandas Boediono.
 
Menjawab permintaan Wapres, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, menyatakan, rusunawa memang merupakan program dan kewajiban pemerintah. Hanya, memang kendala ada pada pendanaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau Tabungan Perumahan (Tapera) diundangkan, saya yakin, program apa pun yang terkait pemenuhan kebutuhan hunian, akan terealisasi. Kemampuan kita membangun dan menyediakan hunian bagi masyarakat juga pasti lebih baik. Saya perkirakan kemampuan membangun rusunawa sekitar 1 juta unit dalam 20 tahun," yakin Faridz.
 
Faridz menambahkan, aturan mengenai Tapera diharapkan akan keluar awal Desember mendatang. Dengan alokasi retribusi untuk Tapera 2,5 persen pekerja dan 2,5 persen pemberi kerja, dia optimis mampu mendapatkan dana membangun satu juta rusunawa.

Sayangnya, alokasi retribusi belum disepakati dan masih mengganjal. Menteri Keuangan, aku Faridz, belum sepakat karena beranggapan Tapera akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 
"Selain itu, kewajiban pemberi kerja untuk ikut menyumbang juga belum disepakati. Kalau sekarang, tabungan ditujukan hanya kepada pekerja, sementara DPR ingin pemberi kerja juga ikut serta, sebagaimana dilakukan di negara-negara lain," imbuh Faridz.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.