Wapres: Rusunawa Lebih Cocok untuk Masyarakat Kota!

Menurut Boediono, rusunawa lebih cocok dan diperlukan oleh masyarakat urban, karena kebutuhannya sangat besar.
 
"Untuk daerah perkotaan, saya kira kebutuhan untuk rusunawa sangat besar. Masyarakat urban yang membutuhkan banyak sekali. Tidak harus memiliki. Skema rusunawa ini harus lebih ditonjolkan. Namun, skema rusunawa harus dibuat lebih jelas agar pembangunannya tidak salah sasaran, sesuai dengan tujuan, yaitu masyarakat urban berpenghasilan rendah," tandas Boediono.
 
Menjawab permintaan Wapres, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, menyatakan, rusunawa memang merupakan program dan kewajiban pemerintah. Hanya, memang kendala ada pada pendanaan.

"Kalau Tabungan Perumahan (Tapera) diundangkan, saya yakin, program apa pun yang terkait pemenuhan kebutuhan hunian, akan terealisasi. Kemampuan kita membangun dan menyediakan hunian bagi masyarakat juga pasti lebih baik. Saya perkirakan kemampuan membangun rusunawa sekitar 1 juta unit dalam 20 tahun," yakin Faridz.
 
Faridz menambahkan, aturan mengenai Tapera diharapkan akan keluar awal Desember mendatang. Dengan alokasi retribusi untuk Tapera 2,5 persen pekerja dan 2,5 persen pemberi kerja, dia optimis mampu mendapatkan dana membangun satu juta rusunawa.

Sayangnya, alokasi retribusi belum disepakati dan masih mengganjal. Menteri Keuangan, aku Faridz, belum sepakat karena beranggapan Tapera akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 
"Selain itu, kewajiban pemberi kerja untuk ikut menyumbang juga belum disepakati. Kalau sekarang, tabungan ditujukan hanya kepada pekerja, sementara DPR ingin pemberi kerja juga ikut serta, sebagaimana dilakukan di negara-negara lain," imbuh Faridz.