India "Bebaskan" Asing Bangun Properti

Proposal terbaru ini merupakan serangkaian langkah yang diambil kabinet PM Manmohan Singh yang ditujukan untuk mendorong arus masuk valuta asing, terutama Dollar AS. Pembatasan terhadap 13 sektor utama seperti telekomunikasi, ritel, penerbangan sipil dan peralatan pertahanan, telah dihapus.

Ada pun proposal terbaru menyangkut sektor properti yang diajukan adalah masalah ketersediaan lahan. Luas lahan minimum untuk pembangunan perumahan diubah menjadi 5 hektar dari sebelumnya 10 hektar. Sementara untuk proporsi konstruksi terbangun direduksi menjadi 20.000 meter persegi, dari sebelumnya 50.000 meter persegi.

Selain itu, kabinet juga mengusulkan angka minimum kapitalisasi perusahaan pengembang baik yang dimiliki sepenuhnya maupun usaha patungan adalah sebesar 5 juta dollar AS (Rp 58 miliar). Kapitalisasi awal adalah 10 juta dollar AS (Rp 116,1 miliar). Meski angka kapitalisasi diturunkan, bukan berarti pengembang bisa langsung membangun. Mereka harus melalui tahapan proses perizinan dan persetujuan rencana pengembangan oleh otoritas hukum setempat selama enam bulan.

Periode kunci pemulangan FDI juga diperluas menjadi tiga tahun atau setelah proyek selesai. FDI diberikan keleluasaan untuk memilih di antara dua opsi tersebut.

Kurun 2012-2013, terjadi penurunan pembangunan hunian yang dikerjakan FDI. Penurunan mencapai 57 persen yang disebabkan ketidakpastian ekonomi India. Ditambah lagi banyaknya pasok rumah baru yang tidak terserap, sehingga memperparah kondisi pasar properti India.

Properti sendiri berkontribusi sebesar 11 persen dari total FDI India antara April 2000 hingga Juni 2013.

Sejalan dengan langkah pemerintah terhadap FDI, bank sentral India (Reserve Bank of India/RBI) telah menetapkan kebijakan strategis untuk mendorong masuknya Dollar AS. Kebijakan tersebut memungkinkan bank dapat menawarkan keuntungan yang lebih tinggi pada deposito non-residen dengan jangka waktu tiga tahun.

Pembatasan baru juga mencegah individu dan perusahaan melakukan pengeluaran atau investasi di luar negeri. Termasuk melarang pembelian emas, medali dan properti.