Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tren Sengketa Tata Ruang Bakal Meningkat!

Kompas.com - 26/10/2013, 15:24 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sengketa tata ruang yang terjadi di wilayah hukum provinsi DKI Jakarta per September 2013 tak sampai 10 kasus. Pelaporan kasus sengketa ini terjadi sekitar Agustus-September. Trennya akan terus meningkat seiring dengan banyaknya laporan yang masuk ke meja Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Yulianto Widirahardjo, mengungkapkan hal tersebut dalam seminar bertajuk Hak Indormasi Publik Dalam Perencanaan Kebijakan Pembenahan Lingkungan Permukiman, Jumat (25/10/2013), di Program Pascasarjana Fakultas Tekni UI, Salemba, Jakarta Pusat.

Menurut Yulianto, sepuluh kasus tersebut sebagian besar terkait dengan bangunan, di mana bangunan rumah atau gedung milik warga terkena penertiban atau dibongkar yang dilakukan oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) karena menyalahi peraturan dan atau terkena pembangunan fasilitas publik. Yang terakhir kerap terjadi seiring getolnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah fasilitas publik berupa ruang terbuka hijau (RTH).

"Kasus sengketa tata ruang ini menunjukkan tren meningkat dalam beberapa bulan ke depan. terutama jenis kasus pertanahan akibat konversi tata ruang. Saat ini laporan masyarakat yang masuk ke KI sangat gencar. Kasus terbesar datang dari Jakarta Barat. Kami masih memroses kelengkapannya dan memverifikasi akurasi datanya sehingga menjadi laporan yang utuh," ungkap Yulianto.

Sejak lembaga Komisi Informasi ini berdiri pada 2012, mereka telah menerima 20 kasus sengketa tata ruang pada tahun yang sama. Jenisnya adalah pembongkaran bangunan, konversi tata ruang dan lain sebagainya. Dari sejumlah kasus tersebut, terbesar adalah "Kasus Paseban" di Senen, Jakarta Pusat. Kasus ini sampai masuk dalam tahap yudikasi dengan hasil akhir pihak Kelurahan Paseban harus melakukan mutasi nama yang tertera dalam akta tanah maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) warga yang terlibat kasus.

"Sisa kasus lainnya hanya sampai mediasi. Nah, dengan kecenderungan peningkatan kasus tata ruang, harus ada satu solusi yang bijak. Penanganannya harus adil dan tuntas," ujarnya.

Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarwo Handayani, menanggapi kasus sengketa tata ruang ini sebagai dinamika dan konsekuensi dari pembangunan kota.

"Jakarta magnet bagi penduduk Indonesia. Perubahan dan pembangunannya belum selesai dan akan terus berlanjut. Separuh ruangnya diisi permukiman. Dengan lahan terbatas, pertumbuhan kawasan menjadi tidak teratur. Di beberapa tempat terbangun dengan kualitas baik, namun di beberapa tempat lainnya terjadi penurunan kualitas lingkungan. Dengan begitu, sengketa mungkin terjadi dan tidak terelakkan. Namun, kami selalu transparan dalam memberikan informasi kepada publik terkait kebijakan tata ruang," ujar Sarwo.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Sarwo, tengah bekerja melaksanakan amanat UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Mengacu pada undang-undang itu, DKI Jakarta harus memiliki RTH sebesar 30 persen dari luas wilayahnya. Oleh karena itu, sengketa tata ruang akan selalu muncul karena akibat dari implementasi kebijakan ini.

"Kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun guna memroduksi lebih banyak lagi RTH di ibukota ini. Yang ada sekarang masih sekitar 14 persen. Bisa jadi, jika peruntukan wilaya A, misalnya merupakan zona kuning (perumaha), diubah menjadi zona hijau, karena penurunan kualitas lingkungan. Sebaliknya, zona kuning bisa berubah menjadi merah. Semua kebijakan terkait tata ruang ini sudah kami informasikan kepada publik melalui situs resmi kami," jelas Sarwo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Kediri: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Kediri: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Probolinggo: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Probolinggo: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Seram Bagian Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Seram Bagian Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangkalan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangkalan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Magetan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Magetan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Pacitan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Pacitan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lamongan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lamongan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Mutu Beton Tol MBZ Disebut di Bawah Standar, Begini Respons Jasa Marga

Mutu Beton Tol MBZ Disebut di Bawah Standar, Begini Respons Jasa Marga

Berita
Fitch dan Moody's Naikkan Rating Kredit Pakuwon Jadi BB+

Fitch dan Moody's Naikkan Rating Kredit Pakuwon Jadi BB+

Berita
Nih Tujuh Mal Terindah di Dunia, Ada yang Langit-langitnya Kaca Patri Luas

Nih Tujuh Mal Terindah di Dunia, Ada yang Langit-langitnya Kaca Patri Luas

Ritel
Pilih Tandon Air di Atas atau Bawah Tanah? Ini Plus Minusnya

Pilih Tandon Air di Atas atau Bawah Tanah? Ini Plus Minusnya

Tips
Ini Lima Negara Asal WNA Paling Banyak Incar Properti di Indonesia

Ini Lima Negara Asal WNA Paling Banyak Incar Properti di Indonesia

Berita
Tiga Kota Ini Paling Diminati WNA Saat Berburu Properti di Indonesia

Tiga Kota Ini Paling Diminati WNA Saat Berburu Properti di Indonesia

Berita
Tol Gilimanuk-Mengwi Dilelang Ulang, Basuki: Mudah-mudahan September Teken PPJT

Tol Gilimanuk-Mengwi Dilelang Ulang, Basuki: Mudah-mudahan September Teken PPJT

Berita
Antisipasi Perpindahan Ibu Kota, Jababeka Siapkan Konsep TOD City

Antisipasi Perpindahan Ibu Kota, Jababeka Siapkan Konsep TOD City

Hunian
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com