Ekonom: Pengetatan KPR Lebih Menguntungkan Perbankan!

Kompas.com - 01/10/2013, 11:36 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.
Penulis Latief
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Universitas Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko mengatakan, aturan yang dikeluarkan Bank Indonesia terkait larangan KPR inden guna memperketat penyaluran kredit properti sebenarnya menguntungkan pihak perbankan. Pengetatan pembiayaan kredit berdampak positif kepada bank, karena sifat pembelian produk di sektor properti yang dinilai akan tetap selalu laku meski harga terus melambung naik.

"Karena membuat struktur pasar semakin stabil," kata A Prasetyantoko dalam diskusi di Jakarta, Senin (30/9/2013).

Bahkan, lanjut Prasetyantoko, terdapat gejala bahwa semakin mahal harga properti akan semakin diburu karena faktor prestise.
"Tujuan aturan pengetatan itu adalah mengurangi ketergantungan sumber daya pengembang kepada cicilan," katanya.

Selain itu, ia berpendapat bahwa dengan regulasi tersebut maka kredit properti akan lebih mudah diawasi. Sementara mengenai kemungkinan adanya perlambatan di sektor properti, ia menekankan bahwa itulah maksud dari dikeluarkannya aturan pengetatan kredit tersebut.

"Properti adalah sektor yang berbasis bahan baku impor sedangkan jumlah impor pada saat ini harus diturunkan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Setyo Maharso mengatakan, penerapan larangan KPR inden untuk rumah kedua dan seterusnya akan mematikan sektor properti secara perlahan-lahan. Hal tersebut, karena KPR inden merupakan sumber pendanaan utama dari para pengembang terlebih pada saat ini dinilai masih sukar dalam mencari kredit konstruksi yang dikucurkan oleh pihak bank.

Ia mengungkapkan, akan terdapat sekitar 60 persen dari sekitar 3.000 anggota REI yang akan berhenti membangun rumah bila aturan itu diberlakukan, dan hal tersebut dicemaskan akan memicu pemberhentian tenaga kerja secara masif. Setyo juga mengemukakan, pihaknya menginginkan agar aturan larangan KPR inden tersebut dapat segera dikaji ulang. 

Sementara itu, Ketua Housing Urban Development Institute Zulfi Syarif Koto mengatakan, pemberlakuan larangan KPR inden itu akan berdampak negatif kepada pengembang kecil yang sebagian besar mengandalkan KPR inden sebagai sumber permodalan. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X