Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alihkan Subsidi BBM untuk Rumah Rakyat!

Kompas.com - 13/06/2013, 18:01 WIB
Tabita Diela

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga saat ini, jumlah backlog pembangunan rumah tembus 14,6 juta unit. Kendati para pengembang baik yang tergabung dalam DPP REI dan APERSI punya target rumah terbangun, tetap saja jumlahnya masih belum dapat mereduksi ketimpangan tersebut.

Padahal berbagai solusi guna mengatasi kendala tersebut terus diwacanakan. Terbaru adalah masalah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Namun, itu saja tidak cukup. Kendala utama memang terletak pada pendanaan. Dibutuhkan sebuah gebrakan yang dapat mengatasi kendala pembangunan rumah rakyat secara lebih komprehensif dan tepat.

Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat Jamil Ansari Indonesia perlu   "gebrakan" strategis, dengan mengalihkan dana subsidi BBM untuk sektor perumahan rakyat.

"Subsidi seperti ini akan lebih bermanfaat karena tepat sasaran, ketimbang digunakan untuk memasok BBM," ujar Jamil saat acara dialog "Pengalihan Subsidi BBM untuk Program Perumahan MBR yang Lebih Tepat Sasaran", di jakarta, Kamis (13/6/2013).

Menurut Jamil, harapan terbesar ada pada Menteri Keuangan dan Bapenas. Mereka harus mengubah cara pandangnya dengan berpaling mengalokasikan anggaran subsidi BBM untuk perumahan rakyat.

Saat ini, Kemenpera telah memperbaiki 52.000 rumah swadaya, dari target 2013 sebanyak 200.000 rumah dengan anggaran sebesar Rp 2 triliun. Dengan harapan, alokasi dana dari subsidi BBM sebesar Rp 3 triliun, maka akan terjadi peningkatan target sebanyak 200.000 rumah. Dengan kata lain, kenaikan target mencapai 400.000 rumah dengan anggaran Rp 5 triliun.

"Selain itu, kami juga mengharapkan bantuan per-unitnya sekitar 30 persen masih-masing rumah. Karena perhitungan kami, kenaikan BBM mencapai 30 persen," ujarnya.

Gebrakan strategis lainnya adalah pembentukan kelembagaan di daerah dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan. Kelembagaan tersebut merupakan salah satu kendala yang menyebabkan Kemenpera terbilang lambat dalam menyesaikan berbagai persoalan. Di daerah tidak ada Dinas Perumahan. Jadi, tidak jelas, siapa yang harus memikul tanggung jawab. Jadi, wajar saja, jika ketimpangan kebutuhan dan pemenuhan rumah kian membengkak.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Berita
Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Berita
Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Berita
119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

Berita
Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Berita
Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Berita
'Face Recognition' Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

"Face Recognition" Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau