Alihkan Subsidi BBM untuk Rumah Rakyat!

Kompas.com - 13/06/2013, 18:01 WIB
Dana subsidi BBM dapat dialihkan untuk sektor perumahan rakyat. Ketimpangan kebutuhan dan pemenuhan rumah masih sangat besar, mencapai 14,6 juta unit. shutterstock.comDana subsidi BBM dapat dialihkan untuk sektor perumahan rakyat. Ketimpangan kebutuhan dan pemenuhan rumah masih sangat besar, mencapai 14,6 juta unit.
Penulis Tabita Diela
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga saat ini, jumlah backlog pembangunan rumah tembus 14,6 juta unit. Kendati para pengembang baik yang tergabung dalam DPP REI dan APERSI punya target rumah terbangun, tetap saja jumlahnya masih belum dapat mereduksi ketimpangan tersebut.

Padahal berbagai solusi guna mengatasi kendala tersebut terus diwacanakan. Terbaru adalah masalah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Namun, itu saja tidak cukup. Kendala utama memang terletak pada pendanaan. Dibutuhkan sebuah gebrakan yang dapat mengatasi kendala pembangunan rumah rakyat secara lebih komprehensif dan tepat.

Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat Jamil Ansari Indonesia perlu   "gebrakan" strategis, dengan mengalihkan dana subsidi BBM untuk sektor perumahan rakyat.

"Subsidi seperti ini akan lebih bermanfaat karena tepat sasaran, ketimbang digunakan untuk memasok BBM," ujar Jamil saat acara dialog "Pengalihan Subsidi BBM untuk Program Perumahan MBR yang Lebih Tepat Sasaran", di jakarta, Kamis (13/6/2013).

Menurut Jamil, harapan terbesar ada pada Menteri Keuangan dan Bapenas. Mereka harus mengubah cara pandangnya dengan berpaling mengalokasikan anggaran subsidi BBM untuk perumahan rakyat.

Saat ini, Kemenpera telah memperbaiki 52.000 rumah swadaya, dari target 2013 sebanyak 200.000 rumah dengan anggaran sebesar Rp 2 triliun. Dengan harapan, alokasi dana dari subsidi BBM sebesar Rp 3 triliun, maka akan terjadi peningkatan target sebanyak 200.000 rumah. Dengan kata lain, kenaikan target mencapai 400.000 rumah dengan anggaran Rp 5 triliun.

"Selain itu, kami juga mengharapkan bantuan per-unitnya sekitar 30 persen masih-masing rumah. Karena perhitungan kami, kenaikan BBM mencapai 30 persen," ujarnya.

Gebrakan strategis lainnya adalah pembentukan kelembagaan di daerah dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan. Kelembagaan tersebut merupakan salah satu kendala yang menyebabkan Kemenpera terbilang lambat dalam menyesaikan berbagai persoalan. Di daerah tidak ada Dinas Perumahan. Jadi, tidak jelas, siapa yang harus memikul tanggung jawab. Jadi, wajar saja, jika ketimpangan kebutuhan dan pemenuhan rumah kian membengkak.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X