Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Begitu Ruwetnya Penuhi Kebutuhan Rumah Rakyat?

Kompas.com - 09/03/2012, 11:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Faktor egosektoral para pemangku kebijakan mengakibatkan program perumahan bagi rakyat sulit tercapai. Ketika rezim kepemimpinan berganti, maka program yang tengah berlangsung pun lantas terhenti.

"Memang, rasanya sulit menyamakan persepi di negara ini akibat egosentral yang terjadi. Saat berganti rezim, orang menanyakan program 1.000 menara rusunami itu program siapa, ini program Wakil Presiden atau program Presiden. Mengapa harus begitu, bukankah ini program pemerintah untuk rakyat," kata Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arif, dalam acara seminar nasional "Menyikapi Arah Kebijakan Perumahan Nasional" di Jakarta, Kamis (8/3/2012).

Himawan menuturkan, program 1.000 menara rumah susun sederhana milik (rusunami) digulirkan pada 2007 yang ditargetkan selesai pada 2012 ini. Waktu itu, lanjutnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan kepada Perumnas membangun sebanyak 100 tower dengan memakai lahan milik Kementerian Sekretaris Negara di Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Waktu itu tanah diberi 26 hektare untuk pembangunan 100 tower. Kementerian juga bekerjasama menyerahkan surat-suratnya. Namun, ketika kepemimpinan berganti, sisa tanah 24 hektare diminta kembali. Kami disuruh pindah lokasi yang padat penduduk. Padahal, untuk melakukan resettlement lahan baru 15 hektare butuh Rp 300 miliar lagi," ujar Himawan.

Akibat hal itu, lanjut dia, dari target 100 tower baru terbangun 2 saja. Perlahan program ini pun berhenti. Menurutnya, selain masalah pergantian rezim, pembangunan rusunami dengan harga jual Rp 144 juta per unit malah membuat siapa pun pembangunnya merugi.

"Pasti yang membangun ini merugi. Tapi, waktu itu kami bangun karena dukungan pemerintah. Kalau mau untung di rusunami itu dibangun pusat komersil, tapi tidak boleh," kata dia.

Program 1.000 menara yang terhenti ini diakui oleh Lukman Hakim, Asisten Deputi Penyediaan Rumah Tapak dan Rumah Susun Kementerian Perumahan Rakyat. Menurutnya, memang ada kesalahan yang harus dibenahi. Tapi, Kemenpera berusaha untuk meneruskan program ini kembali. Saat ini pihaknya, sedang berkonsentrasi pada pengembangan rumah murah dan rumah sejahtera tapak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com