Zulfi S Koto: Urusan Perumahan Harus Satu Pintu, Satu Kebijakan

Kemenpera juga sedang mengevaluasi pemanfaatan rusun termasuk landed house. Pengembang membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan KPR subsidi. Tiga bulan direnovasi karena dibangun baru. Ternyata pembelinya bukan MBR. Jadi salah sasaran.

Menurut Anda, apa solusi bagi persoalan perumahan rakyat yang menumpuk ini? Solusinya satu: harus one gate, one policy. Yang mengurus masalah perumahan cukup satu, yaitu Menpera. Nama lembaganya bisa disebut Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan. Setelah itu, perkuat aturan perundang-undangan.

Coba Anda bayangkan. Saat ini lembaga yang menangani masalah perumahan itu beragam. Di Kementerian Pekerjaan Umum sendiri ada Dirjen Cipta Karya, Dirjen Penataan Ruang, dan Puslitbangkim yang mengurus soal perumahan. Di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ada Dirjen Permukiman Transmigrasi. Demikian pula di Kementerian Sosial, ada dirjen yang mengurus rumah jompo. Dan di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal pun, ada yang mengurus soal rumah.

Menurut saya, lembaga-lembaga di berbagai kementerian ini cukup memberi masukan, sedangkan yang membangun perumahan tetap Kemenpera. Jadi lebih efisien. Penggunaan dana akan lebih efisien. Karena kadang-kadang di satu lokasi, ada banyak kementerian yang menangani perumahan.

Kemenpera lebih banyak kesamaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum karena Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat Cosmas Batubara dulu di bawah Kementerian PU dan 99 persen pegawainya berasal dari PU. Kemudian dipisah dan menjadi Menneg dengan APBN sekian triliun. Jadi yang paling banyak overlapping dengan Kementerian PU.

Mengapa lembaga-lembaga yang selama ini mengurus soal perumahan perlu disatukan di bawah Kemenpera?
Mengapa perlu jadi kesatuan? Jika masalah perumahan tidak tumpang tindih, pemerintah bisa membuat wajah kota lebih tertata. Kalau kita salah menempatkan housing, akan berakibat macet dan banjir. Dan wajah kota pun tidak jelas.

Contohnya Kota Jakarta. Mau jam berapa pun keluar, tetap terjebak macet. Saya kira ada sesuatu yang salah dalam kebijakan. Kalau zona housing sudah jelas, highway di mana, rumah di mana, itu akan membuat wajah suatu kota menjadi lebih baik.

Anda yakin penyatuan lembaga yang mengurus perumahan ini bisa direalisasikan? Ini mesti ada political will dari Presiden. Kalau Anda tanya kapan bisa direalisasikan, yah kita tunggu setelah tahunm 2014. One gate, one policy ini berdampak pada politik anggaran, yaitu satu anggaran untuk perumahan rakyat.

Bagaimana Anda melihat peran Perum Perumnas saat ini?
Perumnas akan diberi penugasan oleh pemerintah, Saat ini Kemenpera membangun banyak rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Itu tantangan Perumnas. Kita bisa ambil contoh, China menunjuk BUMN membangun rumah murah. Indonesia juga bisa menunjuk Perumnas untuk tugas ini.

Perum Perumnas dibentuk tahun 1974 untuk membangun rumah masyarakat menengah bawah. Dalam UU No 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman, Perumnas ingin disebut bahwa badan pengelola pembangunan rumah kumuh adalah Perumnas. Tapi pemerintah tidak boleh menunjuk langsung Perumnas karena khawatir ada monopoli. Jadi tidak disebut secara gamblang.

Dalam PP akan disebutkan Perum Perumnas (badan usaha milik negara dan daerah) membangun dan mengelola rumah-rumah MBR. Tidak harus Perumnas di pusat, tapi bisa Perumda. Urusan perumahan ada otonomi daerah. Perumnas bisa saja punya saham Perum Perumda. Ini sudah mengarah ke sana. Kemenpera merapat ke Kemendagri agar bisa bekerja sama dengan pemda. Perumnas bisa bekerja sama dengan Gubernur membangun perumahan PNS. (Robert Adhi Kusumaputra)