Urbanisasi Bukan Beban, Asal 3 Hal Ini Dipenuhi

Terlebih, bila kota tersebut dikembangkan dengan baik dan laik huni, lengkap dengan segala fasilitas serta sarana dan prasarana pendukungnya.

Salah satu rencana pengembangan kota skala besar yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat yaitu ibu kota negara (IKN) baru.

Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur berpotensi mendorong laju urbanisasi. 

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, urbanisasi harus dipandang sebagai peluang.

Oleh karena itu, agar tidak menjadi beban ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu perencanaan yang matang, regulasi yang mantap serta dibiayai secara terencana dengan cermat. 

"Melalui planning, regulasi dan finance yang baik, urbanisasi bukan lagi menjadi beban, tetapi engine of growth," kata Basuki dalam keterangan tertulis seperti dikutip Kompas.com, Kamis (3/10/2019).

Berdasarkan asumsi perhitungan yang dilakukan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah penduduk yang mendiami 40.000 hektar luas lahan IKN ketika pengembangan tahap awal, mencapai 1,5 juta jiwa. 

Sedangkan sisanya adalah para pelaku usaha ekonomi yang diharapkan mencapai 400.000 jiwa. 

Dengan besarnya jumlah penduduk, Basuki berharap, IKN dapat menjadi pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi wilayah. Terlebih, posisi Kalimantan Timur yang berada tepat di tengah-tengah Indonesia.

Belajar dari pengalaman Kazakhstan dalam membangun Astana, Basuki menyatakan, saat itu inflasi yang melanda negara tersebut cukup tinggi. Sementara di sisi lain teknologi yang ada belum semaju saat ini. 

"Tapi, karena lokasinya berada di tengah negara, kini menjadi gravitasi pertumbuhan di masa depan," kata dia.

Ke depan, Basuki menambahkan, Pulau Jawa akan jadi urbanized island dengan semakin terkoneksinya jalan tol.

Jalan Tol Trans-Jawa akan dilengkapi dengan koridor di pantai utara, yakni dari Semarang, Gresik hingga Surabaya.

Saat ini, ruas Semarang—Demak siap memulai konstruksi setelah perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) ditandatangani pada pekan lalu.

Semakin lancarnya konektivitas dapat terwujud dengan adanya jalan tol. Hal ini mengubah perilaku penduduk termasuk perilaku ekonominya.

"Misalnya bongkar muat barang, kini tidak hanya di Tanjung Priok Jakarta. Banyak barang yang dibawa dan dibongkar di pelabuhan Semarang yang lebih murah biayanya. Hal ini bisa dilakukan karena mereka dapat memastikan waktu delivery-nya,” tutur Basuki.

Dengan dipublikasikannya laporan Asian Development Bank (ADB), menurut Basuki, akan sangat membantu Kementerian PUPR ke depan dalam menyusun program pengembangan infrastruktur.

Dengan perencanaan yang matang diharapkan perekonomian perkotaan dan perdesaan dapat lebih berkembang.

Laporan Asian Development Bank menunjukkan terjadi peningkan urbanisasi yang signifikan di Asia Pasifik.

Sekretaris Jenderal PUPR Anita Firmanti mengatakan, laju urbanisasi perlu disikapi sebagai tantangan yang dapat memiliki dampak positif pada pertumbuhan perekonomian perkotaan.

Salah satu langkah untuk menjawab tuntutan tersebut adalah dengan menyelenggarakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup masyarakat.

"Untuk itu, kemitraan dan kerja sama harus teguh kita lakukan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun sektor swasta," pungkas Anita.