Enam Proyek KPBU Perumahan Ditargetkan Mulai 2020

Rencananya, pelaksanaan proyek tersebut akan dieksekusi pada tahun depan. 

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D Heripoerwanto mengatakan, ada sekitar enam proyek KPBU yang tengah disiapkan Kementerian PUPR.

"Sebagian besar dari proyek-proyek tersebut saat ini masih dalam studi pendahuluan," kata Eko di kantornya, Rabu (7/8/2019). 

Terkait pendanaan, ia berharap, swasta-lah yang dapat berperan lebih besar dalam menyediakan anggaran. Meski demikian, Eko belum dapat merinci seperti apa skema pembiayaan yang akan dilaksanakan. 

"Kalau pun ada pemerintah, itu KPBU-nya sifatnya availability payment. Dan itu baru dibayar pemerintah dua tahun atau lebih setelah bangunan rusun, kalau ini rusun, sudah melayani masyarakat," tambah Eko.

Keenam proyek tersebut adalah, pertama di Pasar Sekanak, Palembang yang akan memanfaatkan aset pemda.

Saat ini tahapannya baru dalam proses mempersiapkan data teknis untuk mendukung penyiapan studi pendahuluan dan koordinasi dengan tim KPBU Kota Palembang.

Kedua, KPBU Kawasan Gang Waru di Pontianak dengan menggunakan lahan milik masyarakat.

Saat ini yang tengah dilakukan yaitu menyiapkan data teknis dalam rangka identifikasi proyek, serta koordinasi dan rencana peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dnegan tim KPBU Kota Pontianak.

Berikutnya, KPBU Kawasan Pemukiman Kota Bekasi dengan memanfaatkan lahan milik pengembang.

Perkembangannya masih penyusunan data teknis dalam rangka identifikasi proyek KPBU, serta koordinasi dan rencana penyiapan dokumen pra studi kelayakan oleh pemrakarsa (unsolicited).

Keempat, KPBU Rusun PALDAM di Bandung dengan memanfaatkan lahan milik pemda. Untuk saat ini, telah disampaikan dokumen kepada Tim KPBU Kota Bandung dan dilakukan finalisasi outline business case (OBC).

Selain itu, koordinasi dengan tim KPBU Kota Bandung dalam rangka penyiapan ekspos kepada Wali Kota Bandung. 

Dua KPBU terakhir yaitu KPBU Cimbuleuit dan KPBU Rusun Cisaranteun Bina Harapan yang keduanya akan memanfaatkan lahan milik Kementerian PUPR.

Untuk keduanya, saat ini tengah dilakukan koordinasi dengan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Pusjatan-Balitbang PUPR.