Biaya Logistik Indonesia Masih Mahal

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga menyebut, biaya logistik Indonesia mencapai 24 persen dari total produk domestik bruto (PDB).

"Sedangkan negara lain ada yang di bawah 15 persen bahkan 10 persen," kata Danis dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Meski belum cukup dirasakan dampaknya, namun pemerintah tidak akan menghentikan pembangunan infrastruktur.

Menurut dia, untuk menekan biaya logistik dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan dan terintegrasi. Terutama, untuk transportasi multimoda.

Misalnya, dalam pembangunan pelabuhan. Pekerjaan konstruksi pelabuhan sendiri memang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan.

Namun untuk akses menuju ke sana, baik itu berupa jalan nasional maupun jalan tol, menjadi tugas Kementerian PUPR.

"Bagaimana Kementerian PUPR dukung itu, itu yang sekarang sedang dibangun akses Tanjung Priok, itu akses khusus. Bahkan di Surabaya juga di Patimban, itu juga dalam rangka dukung sistem logistik nasional," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia Budi Paryanto mengatakan, perlu adanya dukungan tata kelola dan regulasi agar infrastruktur yang ada bisa dimanfaatkan lebih optimal.

"Contohnya, kami kebanyakan bermain di wilayah udara. Karena itu banyak dibangun bandara baru yang celakanya pembangunan sektor kargonya jadi prioritas kesekian," kata Budi.

Kalau pun ada, imbuh dia, gudangnya relatif kecil dan lokasinya cukup jauh. Seperti yang ada di Bandara Kualanamu, Medan, Sumatera Utara.

Menurut dia, untuk mengangkut kargo dari pesawat menuju gudang logistik membutuhkan waktu hampir dua jam.

"Ini sangat lama. Belum waktu tunggu untuk bisa kami ambil dari gudang. Ini totalnya sudah tiga jam lagi. Tiga jam itu mkalau untuk bisnis di udara itu sudah luar biasa. Kami hitungannya menit, bukan jam lagi," tuntas Budi.