Presiden Bisa Turunkan Tarif Tol jika Investasinya dari APBN

Pemerintah dan badan usaha jalan tol (BUJT) masih butuh waktu untuk merumuskan kebijakan dengan hasil saling menguntungkan (win-win solution).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan, penurunan tarif tidak bisa dilakukan secara serta merta.

Pasalnya, jalan tol yang dibangun pemerintah merupakan produk investasi yang anggarannya berasal dari investor.

"Karena makanya saya sampaikan, kalau itu APBN, presiden bisa segera menetapkan," kata Basuki di Bandung, Selasa (19/2/2019).

Menurut dia, penetapan tarif baru tak semudah membalikkan telapak tangan. Ada perhitungan yang matang sehingga di satu pihak investor tidak rugi, di lain pihak masyarakat pun tidak terbebani.

"Ini investasi, jadi kita harus ajak bicara mereka. Kita harus hargai investasi mereka," imbuh Basuki.

Saat ini, tarif Tol Trans-Jawa yang berlaku merupakan tarif setelah diskon 15 persen. Penerapan tarif itu merupakan bagian dari sosialisasi yang dilakukan BUJT pengelola Tol Trans-Jawa sebagai upaya untuk promosi selama dua bulan sejak tarif berlaku.

Basuki mengaku, masih menunggu kajian yang dilakukan BUJT terkait skema tarif baru yang akan berlaku setelah masa penerapan diskon berakhir.

"Kita kan belum ada data yang make sure pola transportasinya seperti apa," tutup Basuki.