Pemerintah Bangun 400.000 Rumah Subsidi dalam Enam Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama enam tahun sejak 2010 hingga 2016, dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP untuk pembiayaan hunian bersubsidi sudah terserap senilai Rp 23,28 triliun.

Dana sebanyak itu untuk membangun rumah subsidi sebanyak 444.605 unit. Sementara, dana FLPP tahun ini yang sudah tersalurkan sejumlah Rp 3,2 triliun dari total sisa anggaran Rp 3,6 triliun. 

Demikian Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartanto, memaparkan kinerja perumahan bersubsidi, usai peresmian program e-FLPP, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

"Jadi tahun ini anggaran sisanya ada Rp 3,6 triliun dan sudah tersalurkan sejumlah Rp 3,2 triliun untuk membangun 35.000 unit rumah," kata Direktur Utama PPDPP Budi Hartanto, usai peresmian program e-FLPP, di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Rabu (3/8/2016).

Serapan dana tersebut, lanjut Budi datang dari anggaran selama periode 2014-2016 sebesar Rp 9,2 triliun.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berencana untuk terus menaikkan anggaran guna membiayai pembangunan rumah FLPP.

"Tahun 2017 nanti kami anggarkan Rp 13 triliun. Ini naik terus tiap tahun dan tahun depan kita juga akan ubah evaluasi porsi antara pemerintah dan perbankan," jelas dia.

Terkait porsi anggaran tersebut, saat ini pemerintah mengalokasikan dana FLPP sebesar 90 persen, sedangkan perbankan hanya 10 persen.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso Monoarfa menyatakan bahwa porsi anggaran itu terlalu besar bagi pemerintah dan sudah selayaknya dipertimbangkan untuk diubah agar tidak terlalu membebani APBN.

Selain tidak membebani anggaran, pemberian porsi lebih banyak untuk perbankan disebut Suharso membuat tenor kredit yang saat ini 20 tahun bisa lebih panjang menjadi 30 tahun.

"Ini akan kami kaji untuk mungkin menjadi 60-40 agar porsi pelayanan perbankan agak lebih banyak," ujar Budi.

Perubahan porsi anggaran sejatinya sudah berlangsung. Menurut Budi saat FLPP pertama kali muncul porsinya 60 persen pemerintah 40 persen perbankan, kemudian 80-20, dan juga 75-25.

Hal itu diakui Budi tergantung pada cost fund, suku bunga acuan BI, dan kondisi ekonomi yang sedang terjadi.

"Pertama tentu dipengaruhi suku bunga acuan BI, turunnya suku bunga acuan BO mestinya membuat cost fund juga turun dan cost fund turun berarti porsi perbankan bisa naik lagi dan porsi dana subsidi FLPP bisa turun," tandas dia.