Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atasi Macet Jakarta, Pengamat Usul Pisahkan Jalan Motor dan Mobil

Kompas.com - 30/01/2016, 13:00 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan enam (6) ruas jalan tol di Jakarta yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional, dinilai bukan solusi tepat mengatasi kemacetan akut Jakarta. (Baca: Jokowi Tetapkan Proye Strategis Nasional)

Pengamat transportasi, Leo Kusima, mengatakan Jakarta memang kekurangan jalan. Perbandingan jalan eksisting dengan luas wilayah kota hanya 6,28 persen.

Dibandingkan dengan Amerika Serikat yang rerata 18 persen, jelas jalan di ibu kota Indonesia ini masih kurang.

Namun dengan merencanakan pembangunan 6 ruas jalan tol, apalagi masuk dalam Proyek Strategis Nasional, bukan satu-satunya jalan keluar.

Menurut Leo, alternatif solusi yang lebih efektif adalah dengan memisahkan jalan untuk kendaraan bermotor roda dua (R2) dan roda empat (R4).

"Dulu saya sempat menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian saya tawarkan jalan layang khusus untuk motor. Karena di Jakarta, motor ada sekitar 10 juta sampai 11 juta unit sementara mobil 3,5 juta unit," ujar Leo kepada Kompas.com, Jumat (28/1/2016).

Leo menerangkan, pengendara motor seringkali amburadul dan membuat kemacetan. Meski begitu, Leo menilainya sangat wajar karena kendaraan cepat dan lambat dicampur dalam satu bidang jalan.

Selain itu, Jakarta juga merupakan pusat ekonomi Indonesia. Dengan alasan efisiensi, penduduk Jakarta seperti selalu diburu-buru waktu.

Sayangnya kondisi di lapangan yang amburadul tersebut, direspons Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan mengembangkan Transjakarta di atas jalur khusus bus (busway). 

Menurut Leo, cara ini justru kurang efisien karena memangkas waktu bekerja warga Jakarta lebih sedikit, yang pada gilirannya memengaruhi produktivitas. Transjakarta di atas busway justru semakin meningkatkan perilaku berkendara terburu-buru.

Terbukti banyak busway yang dimanfaatkan R2 dan R4 karena tidak disterilisasi. Sebaliknya, di sisi lain meski terjebak macet, para pengendara atau warga Jakarta yang menggunakan R4 justru memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan pekerjaan mereka.

"Jakarta ini kota horizontal, bukan vertikal. Kalau vertikal, kita turun lift sudah halte, seperti di Hongkong atau Singapura," jelas Leo.

Sementara di Jakarta, waktu tempuh dengan berjalan kaki dari rumah ke halte saja bisa 45 menit.

Di Jakarta juga tidak ada tempat parkir yang luas untuk sepeda di dekat halte atau stasiun, jadi kata Leo sepeda belum bisa menjadi alternatif solusi mengatasi kemacetan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Berita
Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Berita
Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Berita
119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

Berita
Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Berita
Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Berita
'Face Recognition' Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

"Face Recognition" Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau