Sejumlah Tantangan Menghadang Pemenuhan Rumah Swadaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah masalah dan tantangan mengadang upaya pemerintah memenuhi kebutuhan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Di antaranya backlog atau kekurangan hingga 7,6 juta unit. Dari angka tersebut, sebanyak 3,4 juta unitnya merupakan rumah tidak layak huni (RTLH). Ditambah dengan pertumbuhan kebutuhan rumah yang mencapai 800.000 unit per tahunnya.

Sementara itu tantangan bagi pemerintah adalah mesti menyediakan 2,2 juta hunian layak huni dan terjangkau serta peningkatan kualitas 1,5 juta RTLH.

Pemerintah melalui Direktorat Perumahan Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 250.000 rumah swadaya terbangun dan 1,5 juta peningkatan kualitas perumahan swadaya selama periode 2015-2019.

Sepanjang 2015 lalu, rumah swadaya baru dan perbaikan sebanyak 82.245 unit rumah dengan menghabiskan biaya mencapai Rp 1,116 triliun.

Adapun rinciannya terbagi ke dalam tujuh wilayah di Indonesia, yakni Sumatera Utara 8.699 unit, Sumatera Selatan 7.215 unit, Jawa 32.624 unit, Kalimantan 7.238 unit, Bali dan Nusa Tenggara 6.366 unit, Sulawesi 15.299 unit, dan Maluku serta Papua 4.804 unit.

Peningkatan

Untuk tahun ini, diperkirakan ada peningkatan total perumahan swadaya yang dibangun dan diperbaiki oleh Kementerian PUPR.

"Target tahun ini kita membangun dan memperbaiki 95.000 unit dengan total anggaran Rp 1,44 triliun," terang Hardi.

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, setidaknya ada 1,75 juta unit perumahan swadaya yang mesti dibangun atau ditingkatkan kualitasnya.

Hardi mengakui, kemungkinan besar Ditjen Perumahan Swadaya hanya mampu merealisasikan sebanyak 400.000 unit saja hingga 2019 nanti. Ini artinya kekurangannya lebih dari 1,35 juta unit.

Ketimpangan ini akan dipenuhi dengan dua cara, yakni melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Perumahan dan mendorong replikasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau sejenis oleh pemerintah daerah.