Target 1,75 Juta Rumah Swadaya Kemungkinan Tak Tercapai

JAKARTA, KOMPAS.com - Perumahan swadaya merupakan kumpulan rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan lengkap dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Untuk tahun ini, diperkirakan ada peningkatan total perumahan swadaya yang dibangun dan diperbaiki oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Perumahan Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Rakyat.

"Target tahun ini kita membangun dan memperbaiki 95.000 unit dengan total anggaran Rp 1,44 triliun," ungkap Direktur Jenderal Perumahan Swadaya Kementerian PUPR Hardi Simamora, di Jakarta, Jumat (28/1/2016).

Menurut Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, setidaknya ada 1,75 juta unit perumahan swadaya yang mesti dibangun atau ditingkatkan kualitasnya.

Hardi mengakui, Ditjen Perumahan Swadaya kemungkinan besar hanya mampu merealisasikan sebanyak 400.000 unit saja hingga 2019 nanti. Ini berarti kekurangannya lebih dari 1,35 juta unit. 

Untuk memenuhi kekurangan ini, akan diupayakan melalui dua cara, yakni melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Perumahan dan mendorong replikasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau sejenis oleh pemerintah daerah.

Dana BSPS ini disalurkan melalui rekening penerima bantuan yang dibuat oleh pihak bank penyalur di kantor pusat Jakarta dan bisa langsung dibelanjakan bahan bangunan di toko yang telah ditunjuk oleh penerima bantuan.

"Jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat dibagi menjadi dua yakni untuk peningkatan kualitas (PK) maksimal sebesar Rp 15 juta dan pembangunan baru (PB) maksimal Rp 30 juta," jelas Hardi.

Sepanjang 2015 lalu, Kementerian PUPR berhasil membangun dan memperbaiki 82.245 unit rumah swadaya dengan menghabiskan biaya mencapai Rp 1,116 triliun.

Rincian lengkapnya yang terbagi ke dalam tujuh wilayah di Indonesia, yakni Sumatera Utara 8.699 unit, Sumatera Selatan 7.215 unit, Jawa 32.624 unit, Kalimantan 7.238 unit, Bali dan Nusa Tenggara 6.366 unit, Sulawesi 15.299 unit, dan Maluku serta Papua 4.804 unit.