"Pos Lintas Batas Negara Bukan Mau Gagah-gagahan"

JAKARTA, KOMPAS.com - "Pos Lintas Batas Negara (PLBN) ini bukan mau gagah-gagahan, tapi sebagai jati diri bangsa".

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan hal tersebut terkait rencana pemerintah melanjutkan pembangunan PLBN saat Rapat Kerja Evaluasi Program 2015 dan Pembahasan Rencana Program Kerja 2016 bersama Komite II DPD RI, di kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Senin (25/1/2016).

Ada tujuh PLBN yang akan dilanjutkan kembali pembangunannya, antara lain PLBN Entikong, Aruk, dan Nanga Badau di Kalimantan Barat. 

Kemudian PLBN Wini, Mota'ain, dan Motamasin di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta PLBN Skouw di Papua.

Dibangunnya 7 PLBN itu sebagai bentuk pengamanan Indonesia dari batas terluarnya. Oleh karena itu, Kementerian PUPR melibatkan Kementerian Pertahanan. 

Basuki sadar, bukan perkara mudah membangun 7 PLBN dan kawasan perbatasan. Ada banyak tantangan yang dihadapi. 

Tantangan pertama adalah biaya pembangunan yang besar. Sebanyak Rp 41,065 triliun dari total anggaran 2016 sebesar Rp 104,8 triliun diberikan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga untuk membangun berbagai infrastruktur, termasuk infrastruktur di kawasan perbatasan.

Perlu diketahui, jumlah itu merupakan yang tertinggi di antara Ditjen lainnya di Kementerian PUPR.

Kedua, menurut Basuki adalah terbatasnya sumber daya pekerja, material, dan bahan bakar minyak (BBM) akibat minimnya akses menuju kawasan perbatasan tersebut.

"Untuk ini misalnya kita sering kesulitan membawa eskavator karena harganya cenderung mahal untuk dibawa ke perbatasan," tambah Basuki.

Tantangan berikutnya adalah berkaitan dengan lokasi kawasan perbatasan. Selain sulit, kawasan perbatasan seringkali tak bersahabat dengan alat-alat berat untuk konstruksi.

Kawasan perbatasan ini sebagian besar merupakan daerah pegunungan. 

Tantangan keempat, menurut Basuki adalah sulitnya mobilisasi alat dan material akibat keterisolasian yang kerap terjadi di kawasan perbatasan.

Tantangan terakhir adalah sebagian wilayah perbatasan berada atau melewati hutan lindung dan area konservasi sehingga memerlukan izin pinjam pakai atau kolaborasi.

Teras negara

Meski banyak tantangannya, Kementerian PUPR tetap akan membangun wilayah perbatasan yang dianggap sebagai teras dan garda terdepan Republik Indonesia.