Sejuta Rumah Tidak Tercapai, Pemerintah Disarankan Evaluasi Kinerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki pertengahan September 2015, Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah dinilai masih jauh dari target. Data terakhir baru mencapai separuh dari target alias 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sisa waktu yang ada diprediksi separuh sisanya tidak akan terealisasi.

Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (LPP3I) atau Housing Urban Development (HUD) Institute Zulfi Syarif Koto mengatakan, dari sejuta rumah yang ditargetkan, pemerintah hanya membangun sekitar 200.000 unit.

"Dari sejuta rumah itu, saya lihat total rumah susun sewa yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling banyak 100 ribu unit sampai akhir tahun. Dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) paling banyak 100 ribu unit. Itu termasuk rumah khusus untuk nelayan," ujar Zulfi kepada Kompas.com, Senin (7/9/2015).

Zulfi menjelaskan, pembangunan sejuta rumah bukan hanya dari FLPP melainkan juga adanya rumah komersial. Rumah komersial ini dibangun secara khusus oleh pihak swasta untuk mencari keuntungan.

Di sisi lain, sejak semester satu hingga beberapa bulan terakhir, pasar rumah komersial dan mewah sedang menurun penjualannya. Hal ini salah satunya diakibatkan karena penguatan nilai Dollar terhadap Rupiah.

Zulfi melihat, kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat kelas bawah mengalami penurunan. Dengan demikian, masyarakat lebih memilih menahan uangnya daripada membelanjakan rumah.

"Kalau sekarang ini katanya mencapai 50 persen, saya kira ke depan beberapa bulan lagi, saya yakin tidak akan tercapai satu juta," sebut Zulfi.

Akan tetapi, melesetnya target pemerintah merupakan hal yang wajar karena program ini baru berlaku di tahun pertama. Kalaupun hanya mencapai 60-70 persen, pemerintah patut bersyukur.

www.shutterstock.com Ilustrasi.

Dari capaian tersebut, pemerintah bisa melakukan evaluasi di mana sumbatan program terjadi. Pasalnya, masalah merumahkan rakyat tidak hanya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, namun termasuk juga bupati dan wali kota di daerah. Para pemimpin di daerah ini sangat berperan dalam hal perizinan tanah. Evaluasi juga diperlukan untuk merumuskan kebijakan pemerintah ke depan.

"Kita tidak bisa berharap banyak sampai 100 persen terbangun sejuta rumah. Struktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saja baru Juli selesai. Ada waktu enam bulan terputus programnya," jelas Zulfi.

Dia melanjutkan, begitu juga dengan kementerian lainnya yang sangat berhubungan dengan perumahan, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Tahun ini, tambah Zulfi, pemerintah harus evaluasi untuk memperkuat konsolidasi di dalam instasi antar-kementerian, organisasi, dan sosialisasi program ke daerah-daerah. Program ini dinilai masih baru, sehingga butuh sosialisasi ke daerah-daerah. Sayangnya, tahun ini, pemerintah terlambat memulai sosialisasi yang baru dilakukan pada akhir Juli hingga masuk pertengahan Agustus.

"Berapa pun capaian kinerja ini, pemerintah harus mengevaluasi apa yang ada. Ke depan, rumuskan apa yang perlu dibenahi, apakah sosialisasi, regulasi, atau kelembagaannya," tandas Zulfi.