Indonesia 70 Tahun, Tak Ada Angka Pasti Target Pembangunan Rumah Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kendati usia Indonesia sudah 70 tahun, namun pembangunan rumah untuk rakyat masih diselimuti tanda tanya besar. Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) bahkan belum mampu memastikan jumlah rumah yang akan dibangun per tahunnya.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus, mengatakan tidak bisa memberikan angka pasti jumlah hunian yang akan dibangun setiap tahunnya. Dia beralasan, karena pemerintah belum membicarakannya dengan pengembang secara detail.

Sementara, anggaran pembiayaan perumahan ditetapkan sebesar Rp 9,3 triliun. jumlah ini di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah disediakan Bendahara Umum Negara (BUN). Pagu indikatif ini pun, kata Maurin bisa dimungkinkan berubah.

"Untuk FLPP itu Rp 9,3 triliun, subsidi bunga Rp 2,6 triliun dan bantuan uang muka Rp 1,3 triliun. Ini masih indikatif," ujar Maurin kepada Kompas.com, Minggu (16/8/2015).

Dana ini, akan digunakan untuk melanjutkan kembali program nasional pembangunan sejuta rumah tahun depan. Rumah yang akan dibangun antara lain rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya. Jumlahnya adalah sekitar 220.000 dari APBN. Sementara target sejuta rumah, estimasi awal adalah 700.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 300.000 unit rumah untuk non-MBR.

Sedangkan untuk pembiayaan rumah tahun anggaran 2016, dananya masih berasal dari APBN sebanyak 9 persen, sementara 10 persen dari bank. Untuk pembiayaan akan dibahas lagi dengan Menteri Keuangan. 

"Masih proses pembahasan. Kemarin Presiden sudah membacakan nota keuangan dan RAPBN. Untuk penetapannya itu akhir Oktober 2015," tandas Maurin.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran dalam RAPBN 2016 senilai Rp 103,8 triliun. Masing-masing Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 24 triliun untuk air minum dan sanitasi, Bina Marga Rp 42 triliun, Cipta Karya Rp 14 triliun, dan penyediaan perumahan Rp 6 triliun.

Anggaran penyediaan perumahan ini di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah disediakan oleh BUN sebesar Rp 9,3 triliun, kemudian untuk belanja barang Rp 14 triliun, dan aspek pengaturan, pembinaan, dan pengawasan (turbinwas) untuk 11 unit eselon 1 senilai Rp 6,6 triliun.