Kejar Target Serapan Anggaran, Bina Marga Bentuk Tim Percepatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membentuk Tim Percepatan Program Penyelenggaraan Jalan. Pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri PUPR No. 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 dan Pelelangan Dini Tahun 2016 di Kementerian PUPR.

"Tim Percepatan dibentuk berdasarkan Keputusan Dirjen Bina Marga No. 41 Tahun 2015 dalam upaya mempercepat pencapaian sasaran kerja yang diembankan kepada Ditjen Bina Marga," terang Ketua Tim Pengarah Tim Percepatan Program Penyelenggaraan Jalan, Khalawi AH, di Jakarta, Selasa (18/8).

Tim Percepatan ditargetkan dapat membantu percepatan penyerapan anggaran di lingkungan Ditjen Bina Marga yang hingga Selasa (18/8) pukul 08.00 masih 26,69 persen. Penyerapan akan diupayakan menjadi 40 persen pada akhir bulan Agustus dan 96 persen pada akhir Desember 2015.

Khalawi menambahkan, tim tersebut mempunyai tugas penting antara lain membuat kesepakatan percepatan program dengan Kepala Satuan Kerja (Satker)/Pejabat Pembuat Komitmen, Kontraktor, Konsultan Supervisi dan Tim Satuan Tugas Balai.

Tim juga akan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik (mingguan) di lapangan atas kegiatan percepatan pelaksanaan paket-paket terlambat, sedangkan untuk percepatan desain dan lelang dengan komposisi ditenderkan 10 persenpada Agustus, 30% persen pada September, 30 persen pada Oktober, dan 30 persen pada November serta percepatan pelaksanaan pemeliharaan rutin dan percepatan pekerjaan multiyears contract/pinjaman luar negeri.

"Upaya percepatan penyerapan pada paket-paket yang mempunyai faktor pengungkit signifikan memengaruhi kinerja Ditjen Bina Marga pada Tahun 2015 yang ada di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah IV (Jakarta), V (Surabaya), VII (Banjarmasin), VIII (Denpasar), X (Jayapura) dan XI (Manado)," sebut Khalawi.

Sebagai langkah awal, Tim Percepatan telah melaksanakan monitoring pada 13-15 Agustus masing-masing di Surabaya, Jawa Timur dan di Denpasar, Bali. Melalui monitoring tersebut, terungkap permasalahan di lapangan antara lain, kekurangan alat berat, metode konstruksi, kurang/lambatnya suplai material, cuaca, evaluasi desain, pembebasan lahan serta izin dari instansi lain.

Untuk itu, tambah Khalawi, setiap paket yang kondisinya saat ini masih lebih kecil dari target harus dilakukan upaya percepatan dengan cara optimalisasi kecukupan alokasi sumber daya melalui penambahan alat, bahan, tenaga maupun waktu kerja tambahan, dengan kesepakatan tidak menambah biaya.

"Untuk merealisasikan target tersebut, Ditjen Bina Marga memberlakukan tujuh hari kerja dalam seminggu sesuai dengan instruksi Menteri PUPR," tutup Khalawi.