Genjot Sektor Properti, India Longgarkan Keran Investasi

Pemerintah mengurangi syarat investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) untuk sektor konstruksi senilai 5 juta dollar AS atau setara Rp 60,4 miliar dari sebelumnya 10 juta dollar AS (Rp 120,8 miliar).

Tak hanya itu, mereka juga akan menyetujui syarat minimum area yang dikembangkan menjadi hanya 20.000 meter persegi dari sebelumnya 50.000 meter persegi.

Pelonggaran regulasi FDI ini merupakan sebuah upaya menstimulasi pertumbuhan properti yang selama ini mengalami defisit pendanaan.

Mitra dan Kepala Properti-Konstruksi KPMG India, Neeraj Bansal, mengatakan, dalam waktu dekat, kebijakan baru untuk mendukung sektor perumahan dan proyek perkantoran komersial di kota-kota metro seperti Delhi dan Mumbai, akan segera direalisasikan.

"Ukuran proyek umumnya kecil, namun membutuhkan investasi besar, karena bidang tanah mahal dan biaya konstruksi yang tinggi.Semoga dengan aturan baru ini, banyak dana yang masuk," ujar Bansal.
 
Dalam sebuah pernyataan, pemerintah India menjamin bahwa perubahan aturan tersebut dapat menghasilkan lebih banyak dana yang masuk ke dalam industri properti dan konstruksi, melalui pembangunan perumahan yang terjangkau dan pengembangan kota-kota pintar.
 
Tentu saja keputusan tersebut disambut antusias pelaku bisnis dan industri konstruksi.

"Keputusan pemerintah untuk melonggarkan batasan FDI sangat menggembirakan karena akan mengurangi biaya dana untuk pembangun secara signifikan dan akan diterjemahkan ke dalam harga yang lebih rendah untuk konsumen akhir," kata Nimesh Bhandari, Kepala Eksekutif  RealtyCompass com, sebuah portal properti India.

Bhandari menambahkan, aturan baru itu juga berarti kontraktor harus mematuhi norma-norma internasional. Mereka akan dipaksa untuk lebih transparan dalam cara mereka beroperasi. Jadi secara keseluruhan sektor ini akan menjadi lebih bersih, efisien dan ramah konsumen.
 
Hal senada dikatakan Direktur Puranik Builders, Shailesh Puranik