Mutlak... Menteri Perumahan Mendatang Harus Jago Melobi!

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai bos atau pemegang tampuk tertinggi di Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang akan datang, seorang Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) harus pandai melobi dan berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Sang menteri juga harus paham betul sektor perumahan rakyat berikut permasalahan mendasarnya dan siap dengan solusi komprehensif.

Ketua DPD APERSI DKI Jakarta, Ari Tri Priyono, mengutarakan pendapatnya terkait Menteri Perumahan Rakyat dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla, kepada Kompas.com, Senin (20/10/2014). Menurut dia, Menpera harus pandai dan berwawasan luas.

"Satu tahun terlalu lama hanya untuk digunakan mempelajari masalah perumahan rakyat seperti yang dilakukan menteri terdahulu. Menpera yang ditunjuk seharusnya sudah siap dengan solusi bagaimana mengatasi backlog rumah 15 juta unit," beber Ari.

Dia menambahkan, pekerjaan rumah paling besar yang belum juga dituntaskan oleh para menteri sebelumnya adalah ketimpangan antara pasokan dan kebutuhan (backlog) 15 juta unit rumah yang jumlahnya akan semakin bertambah dari tahun ke tahun.

"Nah, Jokowi-JK harus memilih pembantunya yang jago melobi dan berkoordinasi dengan kemeterian lainnya. Tidak ada lagi cerita menunggu dan menunggu. Mau sampai kapan masalah rumah rakyat terbengkalai," tandas Ari.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI periode 2007-2010, Teguh Satria, mengatakan bahwa Kemenpera harus dipertajam wewenangnya untuk melakukan koordinasi dengan kementerian berportofolio lain. Hal itu diperlukan supaya target pembangunan perumahan dan permukiman tercapai.

"Dulu, saat zaman Orde Baru, ada yang namanya Badan Koordinasi Pengendalian Pembangunan Permukiman dan Perumahan Nasional (BKP4N). Di sini wewenang Menpera sangat kuat dan mampu megoordinasikan kementerian lainnya untuk duduk bersama membangun hunian. Pasalnya Ketua Harian BKP4N ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden, gak ada yang berani membantah," kata Teguh.

Selain itu, lanjut Teguh, dengan adanya BKP4N pembangunan perumahan dan permukiman bisa dilaksanakan dengan baik. Hal itu ditandai dengan produksi rumah yang bisa mencapai ratusan ribu unit per tahun. Baca: Mustahil Kaum Profesional Menjabat Menteri Perumahan Rakyat...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.