Selama Masih Ada Kesenjangan, Bisnis Properti Terus Jalan

"Selama masih ada kesenjangan antara pasokan yang tersedia dengan tingkat kebutuhan, bisnis properti, terutama hunian, akan terus jalan. Jangan khawatir, ekonomi boleh melambat, namun masyarakat yang butuh rumah tidak akan menunda pembelian," tutur Wakil Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk., Indra Wijaya, kepada Kompas.com, Jumat (10/10/2014).

Kesenjangan tersebut, kata Indra, tidak hanya berada pada level kelas bawah (masyarakat berpenghasilan rendah), juga ada pada level menengah, dan atas. Pasokan rumah semua kelas masih terbatas, dan belum bisa memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Meski kelas menengah, dan atas populasinya lebih sedikit ketimbang kelas bawah, namun komposisinya akan terus bertambah seiring pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita. Nah, jumlah kelas menengah nantinya akan semakin banyak. Merekalah yang punya kemampuan untuk membeli rumah," jelas Indra.

Hal senada dikatakan pendiri imperium bisnis Ciputra Group, Ciputra. Menurut dia, bisnis properti tak akan terguncang hanya karena ekonomi melambat. "Kita dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif, mengeluarkan produk baru dengan cara-cara baru. Termasuk dalam hal kemudahan pembiayaan," ujar Ciputra.

Kondisi ekonomi, lanjut Ciputra, boleh saja melambat. Namun, pada 2020 nanti, Indonesia mampu mencetak pendapatan per kapita di atas 10.000 dollar AS per tahun. Ini artinya, daya beli semakin meningkat. Harga properti pun akan terkerek naik, hingga tiba saatnya berhenti saat pendapatan per kapita menembus angka 25.000 dollar AS.

"Lagipula, pemerintah tak akan membiarkan bisnis properti terguncang lebih dalam. Itulah kenapa, tempo hari Bank Indonesia melakukan pengetatan kredit. Itu karena untuk mengerem laju pertumbuhan harga yang semakin hari-semakin tinggi karena pasokan terbatas sementara permintaan tinggi," terang Ciputra.

Sementara Wakil Presiden Direktur PT Metropolitan Kentjana Tbk., Jeffri Sandra Tanudjaja, dan juga Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk., Johannes Mardjuki sepakat, bisnis properti akan semakin lancar bila pemuncak otoritas mendukungnya dengan memilih sosok yang tepat untuk mengurus industri properti.

"Harus pro pembangunan, tidak asal mengeluarkan kebijakan populis, dan mengerti mana yang merupakan kewajiban pemerintah, dan mana yang merupakan kewajiban pengembang," harap Jeffri.