Kota Lapis Kedua Filipina Bangkit dari Tidurnya

Negeri 7.000 pulau tersebut bahkan fokus pada pembangunan di kota-kota lapis kedua (sekunder) dengan kucuran dana puluhan triliun rupiah.

Di kota terbesar kedua Pulau Panay, Iloilo contohnya. Kota ini dulunya dianggap kampung dengan berbagai masalah sosial seperti pengangguran, tingginya tingkat kriminalitas, praktik aborsi, narkoba, dan lain-lain, kini lebih gemerlap dan modern.

Ini tak lepas dari gelombang investasi senilai 150 peso atau setara Rp 40 triliun di berbagai sektor infrastruktur, utilitas, manufaktur dan properti.

Iloilo, merupakan pusat transformasi provinsi terbesar di Filipina sejak kemerdekaan pada 1945 seiring upaya Presiden Benigno Aquino membatasi migrasi urban ke Manila dan luar negeri. Kota ini bersolek dengan membangun bandara baru, pelabuhan, dan proyek-proyek properti yang memicu tumbuhnya ekonomi.

Pertumbuhan Iloilo memicu gelombang migrasi dari desa-desa sekitarnya. PBB memperkirakan populasi Filipina akan tumbuh 18 persen dalam satu dekade menjadi 110.400.000 juta jiwa.

Selain itu, kota-kota di provinsi lainnya juga sangat diuntungkan dengan pertumbuhan Iloilo seperti Cauayan di utara dan Cagayan de Oro di pulau selatan Mindanao. BDO Unibank Inc, bank pemberi pinjaman dengan aset terbesar, telah membuka lebih dari setengah cabang baru di luar Manila sejak 2013.

Ledakan kota lapis kedua Filipina ini sangat membantu perekonomian nasional, yang tumbuh rata-rata 7 persen dalam dua tahun terakhir. Bank Dunia memperkirakan ekspansi tahun ini sekitar 6,4 persen, dan 6,7 persen pada tahun 2015.

Bagaimana dengan kota lapis kedua di Indonesia?

Indonesia tak kalah gencar melakukan percepatan pembangunan ekonomi melalui penambahan dan perbaikan infrastruktur dan sejumlah fasilitas publik di berbagai kota. Selama lima tahun sejak 2010, negara ini telah menganggarkan dana investasi infrastruktur senilai Rp 1.950 triliun dengan realisasi per Juli 2014 senilai Rp 1.870 triliun.

Namun, menurut Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, jumlah investasi tersebut masih jauh dari ideal, hanya di bawah lima persen dari total Gross Domestic Product (GDP). "Indonesia harus lebih menggenjot lagi pembangunan infrastrukturnya. Inisiasi tak hanya datang dari pemerintah, kami juga melibatkan swasta dan asing," ujar Hermanto kepada Kompas.com, Selasa (19/8/2014).

Pentingnya melibatkan swasta dan investor lainnya di luar pemerintahan, kata Hermanto, karena sektor infrastruktur dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas lebih tinggi.

"Kami ingin kota-kota di seluruh Indonesia punya infrastruktur yang memadai, memobilisasi gerakan barang dan jasa serta manusia lebih produktif. Kami ingin seperti New York dan Kopenhagen yang pembangunan infrastrukturnya sudah mencapai 30 persen dan 20 persen dari total GDP," tambah Hermanto.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan berupa express way dan jalan subnasional akan dipercepat. Seperti Jalan Trans Jawa, Jalan Trans Sumatera, dan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, serta jalan tol Bitung-Manado.