"Selain masalah backlog, kepastian hukum agar para pengembang bisa melakukan usahanya dan tugasnya membantu pemerintah dengan lebih mudah juga tidak ada. Infrastruktur hukum yang ada masih carut marut dan perlu dibenaih, terutama berkaitan dengan masalah tanah," urai Teguh saat membuka acara membedah visi Capres 2014 mengenai sektor perumahan, di Jakarta, Selasa (10/6/2014).
Teguh melanjutkan, tidak ada hukum yang menjamin kepemilikan tanah ini tidak akan digugat. Ada pengembang yang sudah 20 tahun, atau 40 tahun menguasai tanah, masih bisa digugat. Jangankan pengembang, pemerintah saja bisa digugat dan kalah. "Apalagi kami, pengembang. Perumahan tentu ada kaitannya dengan kepastian tanah. Apa jaminannya ini tidak akan digugat," ujarnya.
Dia juga mengingatkan soal masalah hunian berimbang yang seringkali mengambinghitamkan pengembang. Terakhir, Teguh menyebutkan high cost economy sebagai salah satu masalah yang dihadapi pengembang.
Senada dengan Teguh, Direktur Sinar Mas Land Ignesjz Kemalawarta juga menyebut backlog sebagai masalah yang perlu diselesaikan oleh presiden periode mendatang. Ketidakadaan sumber dana rendah biaya juga menjadi masalah pelik yang harus segera diselesaikan.
"Saya kira yang pertama backlog. Ternyata per Maret subsidi RST dialihkan ke rusuna. Backlog besar dan sementara pasokan sedikit, 300.000 per tahun. Sangat jomplang. Pertumbuhan keluarga baru dan sebagainya akan tidak terpelihara," ujarnya. Menurut data yang diungkapkan Ignesjz, setiap tahun, Indonesia memiliki tambahan 800.000 keluarga baru.
Oleh karena itu, baik Ignesjz maupun Teguh mengharapkan presiden terpilih nanti bisa memprioritaskan masalah perumahan dengan bekal cetak biru yang komprehensif, baik dari segi mekanisme dan kepastian hukum, anggaran, penyaluran, dan juga dukungan birokrasi.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
