Tata Ruang Semua Daerah Kacau Balau!

Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, mengungkapkan hal tersebut terkait penangkapan Bupati Bogor Rachmat Yasin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat temu wartawan menjelang masa akhir jabatannya, di Jakarta, Selasa (13/5/2014).

"Tata ruang Pemerintah Daerah (Pemda) semua kacau balau, padahal tata ruang itu sudah ditentukan hijaunya berapa persen, kuningnya berapa persen. Mengubah dengan menerima uang, ditangkap KPK. Ini ngomong fair, tanah di Bekasi, tanah di Karawang, tanah di Bogor yang kalian tempati itu tanah sawah. Perubahan peruntukan sawah, jadi hunian. Itu melanggar Undang-Undang Tata Ruang, tapi kenapa bisa dibiarkan? Karena KPK tidak tahu," tandasnya.
Oleh karena itu, pembangunan rumah susun milik (rusunami) menjadi sangat penting dan krusial. Dengan cara ini, tidak perlu ada penebangan hutan, pengalihfungsian lahan sawah, dan tindakan lain yang merusak lingkungan dan mengebiri tata ruang.

Djan mengatakan, pemerintah, pengembang, dan masyarakat harus mengalihkan fokus pada pembangunan rusunami. Pada era kepemimpinan Presiden Soeharto saja masyarakat mulai diarahkan ke hunian vertikal. Padahal, saat itu persediaan tanah masih banyak dan belum ada pemanasan global.

Penangkapan tersebut terkait dugaan proses konversi hutan lindung seluas 2.754 hektar menjadi lahan untuk perumahan milik pengembang PT Bukit Jonggol Asri.