Analis: Kawasan Cempaka Putih Cocok untuk Perkantoran

"Seperti kawasan lain di pusat Jakarta maka Cempaka Putih memiliki lokasi yang sangat bagus untuk dibangun hunian maupun perkantoran premium," kata Kepala Riset Jones LangLasalle, Anton Sitorus, kepada Antara, Kamis (20/3/2014).

Anton mengatakan, lingkungan sekitar Cempaka Putih yang beragam akan ikut terangkat seandainya pengembang membangun properti yang menonjol di kawasan tersebut. Dia menambahkan, agar kawasan ini berkembang sebagai pusat bisnis, maka harus didukung pembangunan infrastruktur memadai.

Infrastruktur pendukung yang dimaksud itu adalah pembenahan trafik sehingga akan memudahkan masyarakat mengakses kawasan ini. Anton juga mengatakan perlunya pembenahan secara bertahap di kawasan yang lingkungannya saat ini beragam, baik bisnis dan komersial maupun hunian dari berbagai lapisan.

Menurut Anton, Cempaka Putih memiliki prospek sangat bagus karena dekat pusat kegiatan bisnis, yaitu Kelapa Gading, Segi Tiga Senen, CBD, Pelabuhan Tanjung Priok, serta jalan tol lingkar dalam Jakarta. Kalaupun akan dibangun perkantoran, lanjut dia, harga sewanya dan harga jualnya akan terus mengalami kenaikan, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan bunga bank.

"Sebagai investasi maka perkantoran di Cempaka Putih akan sangat menguntungkan karena memang lokasinya berada ditengah kota Jakarta," ujarnya.

Anton mengatakan, perlunya untuk menata kembali kawasan ini dengan demikian akan mendorong percepatan pertumbuhan bisnis di kawasan ini. Pengembang yang berencana masuk ke kawasan ini adalah group Bahama dengan rencana apartemen premium dan group Lippo yang akan membangun "Holland Village".

Anton kembali mengingatkan, pembangunan properti di kawasan tersebut harus menonjol sehingga akan menjadi alternatif pilihan properti di Jakarta selain CBD Jakarta Pusat dan Simatupang Jakarta Selatan.

Sebelumnya di Kompas.com diberitakan, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus tegas memegang komitmen tinggi untuk menjalankan Rencana Tata Ruang Wilayah (2030) jika tak ingin timbul masalah baru. Pemprov DKI Jakarta harus menyetop pemberian izin pembangunan properti komersial di kawasan selatan Jakarta, khususnya koridor Simatupang. (Baca: Cukup... Stop Pembangunan di Koridor Simatupang!).

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus berani mengeluarkan kebijakan moratorium pembangunan segala jenis properti di kawasan ini. Yang diizinkan hanya permukiman. Nah, berani enggak pemerintah tegas. Sebaliknya, pengembang mau atau tidak mematuhi RTRW 2030, yang orientasi dan strategi pengembangannya diarahkan ke timur dan barat Jakarta," tantang Bernardus.

Selain menantang keberanian Pemprov dan pengembang, dia juga mempertanyakan peran dan kontribusi konsultan properti. Menurut dia, selama ini konsultan properti paling berjasa besar menggiring investor dan pengembang masuk ke koridor Simatupang tanpa memikirkan dampaknya terhadap kemerosotan kualitas lingkungan.

"Mereka harus mulai berpikir ke depan dong, menggiring pengembang membangun timur dan barat Jakarta. Mereka harus berhenti mempopulerkan Simatupang," ujar Bernardus.