Kompas.com - 26/02/2014, 11:41 WIB
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus tegas memegang komitmen tinggi untuk menjalankan Rencana Tata Ruang Wilayah (2030) jika tak ingin timbul masalah baru. Pemprov DKI Jakarta harus menyetop pemberian izin pembangunan properti komersial di kawasan selatan Jakarta, khususnya koridor Simatupang.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Bernardus Djonoputro, menyampaikan hal itu usai menjadi pembicara pada RICS ASEAN Real Estate and Infrastructure Summit di Jakarta, Selasa (25/2/2014).

Menurut Bernardus, masifnya pembangunan properti komersial di koridor Simatupang merupakan rapor merah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak bisa mengendalikan tata ruang wilayahnya.

"Mereka tidak sanggup mencegah konversi lahan hijau di sana sebagai area konservasi. Akhirnya jalan pintas ditempuh, yakni melakukan pemutihan lahan dari sebelumnya area konservasi air menjadi kawasan komersial," ungkap Bernardus.

Aksi pemutihan lahan tersebut kemudian membuat koridor ini berubah wajah menjadi pusat pertumbuhan properti komersial baru. Berdasarkan data Colliers International Indonesia, hingga 2016 mendatang setidaknya terdapat 33 gedung perkantoran akan berdiri di sini. Padahal, lanjut dia, alihfungsi lahan sangat berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan.

Saat ini kawasan selatan Jakarta itu sudah dialokasikan untuk permukiman. Dengan perubahan peruntukkan tersebut, kualitas lingkungan di kawasan ini terus merosot. Berkurangnya debit air tanah, kemacetan parah, buruknya kualitas udara adalah dampak langsung dari pengembangan sporadis di wilayah ini.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus berani mengeluarkan kebijakan moratorium pembangunan segala jenis properti di kawasan ini. Yang diizinkan hanya permukiman. Nah, berani enggak pemerintah tegas. Sebaliknya, pengembang mau atau tidak mematuhi RTRW 2030, yang orientasi dan strategi pengembangannya diarahkan ke timur dan barat Jakarta," tantang Bernardus.

Selain menantang keberanian Pemprov dan pengembang, dia juga mempertanyakan peran dan kontribusi konsultan properti. Menurut dia, selama ini konsultan properti paling berjasa besar menggiring investor dan pengembang masuk ke koridor Simatupang tanpa memikirkan dampaknya terhadap kemerosotan kualitas lingkungan.

"Mereka harus mulai berpikir ke depan dong, menggiring pengembang membangun timur dan barat Jakarta. Mereka harus berhenti mempopulerkan Simatupang," ujar Bernardus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.