Perumahan Rakyat Bukan Isu Strategis

Demikian pandangan Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia, Panangian Simanungkalit, terkait kinerja dan jelang berakhirnya masa jabatan Menteri Perumahan Rakyat, kepada Kompas.com, Jumat (7/3/2014).

"Tapera ini sebetulnya sangat vital karena berpotensi memperbesar kapasitas pembiayaan pembangunan rumah rakyat. Kapasitas Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berpotensi lebih besar. Jika tidak disahkan, akan berdampak pada semakin membengkaknya jumlah defisit rumah rakyat. Jika tahun lalu 15 juta, tahun ini bisa mencapai 15,7 juta hingga 16 juta unit," papar Panangian.

Sayangnya, lanjut dia, Menpera tidak punya posisi tawar tinggi untuk mendorong dan melobi parlemen mengesahkan RUU tersebut. "Menpera sekarang sangat lemah dalam koordinasi. Jangankan dengan DPR, dengan kementerian lain di jajaran eksekutif saja, Menpera tidak dianggap. Sehingga dia tidak memiliki dukungan kuat dari pemerintah," jelas Panangian.

Jadi, masyarakat tidak bisa berharap banyak dari Menpera sekarang. Dia sudah kadung tersingkir dari percaturan politik Nasional. Padahal kebijakan dan program pembangunan perumahan rakyat juga harus mendapat dukungan secara politis, selain dana dan regulasi.

"Kalau anak muda zaman sekarang menamakan sepak terjang Menpera ini sebagai PHP (pemberi harapan palsu)," imbuh Panangian.

Untuk diketahui, data terakhir yang terekam hingga 10 Desember 2013, jumlah unit rumah rakyat dengan FLPP sebanyak 87.765 unit, atau sebesar 72,5 persen dari target penyaluran di 2013 yang sebesar 121.000 unit.