Ketatnya Perizinan, Memaksa Pengembang Beralih ke Pinggiran

Terlebih untuk daerah selatan dan daerah-daerah tertentu di Jakarta dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 20 persen, menjadi pemantik utama beralihnya orientasi pengembangan ke wilayah-wilayah seperti Bekasi, Tangerang, Depok dan Serpong.

Ronaldo Maukar, Chief Operating Officer (COO) Merdeka Ronov Indonesia, mengungkapkan motivasinya terkait pengembangan terintegrasi Intermark di pinggiran Jakarta, kepada Kompas.com, Selasa (1/10/2013).

"Selain ketatnya perizinan, defisit lahan yang tersedia di dalam kota Jakarta juga menjadi pertimbangan lainnya mengapa akhirnya kemudian kami membangun di wilayah pinggiran. Bahkan untuk koridor Simatupang yang sedang bertumbuh pun, pasok lahan minim sekali. kalau pun ada, harganya sudah selangit," jelas Ronaldo.

Hal senada dikemukakan Ricky Tarore, Senior Associate Director Office Services Colliers International Indonesia. Menurutnya, wilayah pinggiran menjadi alternatif bagi pengembang untuk melakukan ekspansi usahanya.

"Pasok lahan kosong masih banyak dengan harga relatif lebih rendah. Saat ini harga pasar berlaku di kawasan pinggiran yang dilintasi atau dekat dengan akses tol masih berada pada kisaran Rp 5 juta-Rp 10 juta per meter persegi. Bandingkan dengan di koridor Simatupang yang sudah mencapai Rp 20 juta per meter persegi dan CBD Jakarta yang tembus angka di atas Rp 50 juta per meter persegi," ujar Ricky.

Oleh karena itu, lanjutnya, dengan disparitas harga selebar itu, kesempatan wilayah pinggiran untuk lebih berkembang sangat memungkinkan. Karena akan ada banyak pengembang yang membangun fasilitas-fasilitas bisnis.

Intermark sendiri merupakan pengembangan multifungsi yang terdiri atas perkantoran strata  Associate Tower seharga Rp 20 juta per meter persegi, ruang konvensi dan eksebisi Merdeka Assembly Hall berkapasitas 1.000 orang, kondotel dengan pengelola Swiss-Belhotel dan apartemen Tuscany Residence dengan harga perdana Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar per unit.