NTT Minta Dukungan Komisi V DPR RI Percepat Pembangunan Infrastruktur

KUPANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta dukungan Komisi V DPR RI dalam percepatan pembangunan infrastruktur di NTT.

Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi menyampaikan permintaan tersebut saat pertemuan dengan rombongan Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerja di ruang rapat Gubernur NTT, Kamis (17/1/2019) siang.

Kedatangan komisi V DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi V Fary Djemi Francis dan lima anggota komisi, serta mitra kerja dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa, dan BMKG.

"NTT baru-baru ini mendapat predikat Kerentanan Kemiskinan Terendah. Salah satu penyebabnya adalah kuranngya aksesibilitas infrastuktur," sebut Josef.

Baca juga: Selesai Dibangun, Bendungan Rotiklot di NTT Mulai Diisi Air

Menurut Josef, kehadiran Komisi V, tentu bisa membantu NTT mempercepat pembangunan infrastruktur.

“Biasanya kalau sudah kembali dari kunjungan kerja, wajib hukumnya memperhatikan semua usulan yang disampaikan," kata Josef.

"Kami harapkan usulan kami ini bisa diperhatikan dengan serius oleh teman-teman di Komisi V DPR RI,” sambung Josef.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menyebut, kehadiran Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ini, adalah untuk memantau infrastruktur dan transportasi di NTT.

“Untuk NTT ada proyek infrastruktur dan transportasi yang bersifat khusus," kata Fary.

Untuk diketahui, pemerintah saat ini tengah membangun beberapa proyek infrastruktur. Dua di antaranya adalah Sabuk Merah Perbatasan, dan Bendungan Temef.

Jalan Sabuk Merah Perbatasan menghubungkan dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yakni Motaain di Kabupaten Belu dan Motamasin di Kabupaten Malaka, NTT.

Jalan Sabuk Merah Perbatasan dibangun sejak tahun 2015 lalu, dengan panjang mencapai 176,1 kilometer.

Pejabat Pembuat Komitmen 4.5 Pembangunan Jalan Perbatasan NTT Rofinus Ngilo mengatakan, dari 176 kilometer tersebut, masih 99 kilometer jalan yang belum beraspal.

"Untuk jalan aspal panjangnya 77,4 kilometer, jalan material urugan pilihan (urpil) panjangnya 79,2 kilometer dan jalan tanah sepanjang 19,5 kilometer," terang Rofinus.

Jalan yang menghubungkan Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka itu melintasi daerah perbatasan RI-Timor Leste.