NTT Minta Dukungan Komisi V DPR RI Percepat Pembangunan Infrastruktur

KUPANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta dukungan Komisi V DPR RI dalam percepatan pembangunan infrastruktur di NTT.

Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi menyampaikan permintaan tersebut saat pertemuan dengan rombongan Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerja di ruang rapat Gubernur NTT, Kamis (17/1/2019) siang.

Kedatangan komisi V DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi V Fary Djemi Francis dan lima anggota komisi, serta mitra kerja dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa, dan BMKG.

"NTT baru-baru ini mendapat predikat Kerentanan Kemiskinan Terendah. Salah satu penyebabnya adalah kuranngya aksesibilitas infrastuktur," sebut Josef.

Baca juga: Selesai Dibangun, Bendungan Rotiklot di NTT Mulai Diisi Air

Menurut Josef, kehadiran Komisi V, tentu bisa membantu NTT mempercepat pembangunan infrastruktur.

“Biasanya kalau sudah kembali dari kunjungan kerja, wajib hukumnya memperhatikan semua usulan yang disampaikan," kata Josef.

"Kami harapkan usulan kami ini bisa diperhatikan dengan serius oleh teman-teman di Komisi V DPR RI,” sambung Josef.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menyebut, kehadiran Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ini, adalah untuk memantau infrastruktur dan transportasi di NTT.

“Untuk NTT ada proyek infrastruktur dan transportasi yang bersifat khusus," kata Fary.

Untuk diketahui, pemerintah saat ini tengah membangun beberapa proyek infrastruktur. Dua di antaranya adalah Sabuk Merah Perbatasan, dan Bendungan Temef.

Jalan Sabuk Merah Perbatasan menghubungkan dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yakni Motaain di Kabupaten Belu dan Motamasin di Kabupaten Malaka, NTT.

Jalan Sabuk Merah Perbatasan dibangun sejak tahun 2015 lalu, dengan panjang mencapai 176,1 kilometer.

Pejabat Pembuat Komitmen 4.5 Pembangunan Jalan Perbatasan NTT Rofinus Ngilo mengatakan, dari 176 kilometer tersebut, masih 99 kilometer jalan yang belum beraspal.

"Untuk jalan aspal panjangnya 77,4 kilometer, jalan material urugan pilihan (urpil) panjangnya 79,2 kilometer dan jalan tanah sepanjang 19,5 kilometer," terang Rofinus.

Jalan yang menghubungkan Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka itu melintasi daerah perbatasan RI-Timor Leste.

Rofinus merinci, jalan ini terbagi dalam empat segmen yakni ruas jalan Motaain-Salore-Haliwen-Sadi-Asumanu-Haekesak sepanjang 57,01 kilometer, ruas Haekesak-Fulur-Turiskai-Nualain sepanjang 20,9 kilometer, ruas Nualain-Dafala sepanjang 49,7 kilometer dan ruas Dafala-Laktutus-Motamasin sepanjang 48,5 kilometer.

Menurut Rofinus, dari 176,1 kilometer, masih terdapat ruas jalan yang belum terhubung yakni ruas jalan Dafala-Henes-Nualai sepanjang 12,9 kilometer dan sesuai target kontrak akan diselesaikan tahun 2018.

Sementara Bendungan Temef di Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Pembangunan bendungan yang disebut terbesar di Provinsi NTT itu, lebih cepat dikerjakan oleh badan usaha milik negara (BUMN) itu.

"Progresnya sekarang sekitar 2,04 persen, dari rencananya 1,9 persen per bulan Juni 2018. Artinya kita sudah deviasi positif 0,106 persen," kata Kepala Teknik PT Waskita Karya (persero), Agasi Yudha Bestolova.

Menurut Agasi, saat ini pekerjaan di lapangan masih berupa persiapan untuk mengerjakan bendungan utama. Fokus saat ini, masih berupa pekerjaan tanah dan saluran pengelak.

Panjang bendungan tersebut mencapai 550 meter, dengan tinggi 53 meter dan daya tampung 20 juta meter kubik.

"Untuk sekarang, ini merupakan bendungan paling besar di NTT," sebut Agasi.

Kendati kontrak pelaksanaan proyek hingga tahun 2022 mendatang, namun pihaknya bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Wilayah Sungai, tetap berupaya melakukan percepatan.

"Jika memang memungkinkan, kita upayakan 3 sampai 4 tahun bisa kelar," imbuhnya.

Tahun 2018, dana yang digelontorkan untuk pembangunan Bendungan Temef senilai Rp 35 miliar.