Soal Infrastruktur, Jokowi dan Prabowo Harus Hati-hati Tunjuk BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur memang masih sangat diperlukan guna mengejar defisit pembangunan.

Hanya, diperlukan kehati-hatian, terutama bila pemerintah berencana melakukan penunjukkan langsung badan usaha milik negara (BUMN) untuk merealisasikan program-programnya.

Ketua Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII) Harun al-Rasyid Lubis mengungkapkan hal tersebut menanggapi visi misi dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada Pilpres 2019.

Dalam dokumen visi misi yang diunggah di laman Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin memiliki tujuh jabaran misi pembangunan infrastruktur dan perumahan.

Baca juga: Fokus Infrastruktur dan Permukiman, Jokowi-Maruf Siapkan 7 Langkah

Sementara, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menjadi paslon nomor urut 02, memiliki enam jabaran misi pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Prabowo-Sandi Tawarkan Infrastruktur Pendukung Produktivitas dan Rusun

Seakan senada, keduanya berencana melibatkan BUMN dalam pembangunan infrastruktur tersebut.

Untuk paslon Jokowi-Ma'ruf, pelibatan itu terutama dalam hal percepatan pemerataan pembangunan guna menumbuhkan sentra ekonomi baru.

Pelibatan BUMN, BUMD dan swasta difokuskan dalam rangka mengembangkan skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif.

Sementara paslon Prabowo-Sandi ingin melibatkan BUMN dan swasta dalam rangka penyediaan rumah rakyat, khususnya rumah susun (rusun).

"Penunjukkan langsung ke BUMN harus dilakukan dengan berhati-hati dan penuh kesiapan, agar sisa resiko tidak bengkak walaupun output terlihat. Alangkah lebih baik diciptakan iklim kompetisi untuk memastikan harga terbaik," tutur Harun kepada Kompas.com, Senin (15/10/2018).

Harun tak menampik, anggaran yang dimiliki pemerintah maupun swasta dalam pembangunan infrastruktur terbatas.

Alhasil perlu disiapkan berbagai strategi agar banyak investor yang tertarik mendanai proyek infrastruktur.

"Upaya mendapatkan sumber dana lain untuk menutupi gap pendanaan infrastruktur memang tidak mungkin bisa didapatkan dalam jumlah masif, seperti pengalaman selama ini. Perlu target yang realistis," kata Harun.

Salah satu cara untuk mencapai target tersebut yaitu dengan membuat grand desing pembangunan infrastruktur secara terperinci dan berimbang dalam jangka panjang.

Dalam arti, pembangunan tak hanya fokus pada wilayah Pulau Jawa saja, tetapi juga wilayah lain seperti Sumatera, serta bagian tengah dan timur Indonesia.

"Bahkan, infrastruktur di Pulau Jawa semestinya jangan sampai membebani APBN atau APBD secara berlebihan," imbuh Harun.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan yaitu tentang pasokan material pada proyek infrastruktur. Pemanfaatan komponen dalam negeri harus dapat dipastikan agar roda perekonomian masyarakat terus bergerak.

"Manajemen aset infrastruktur yang sudah terbangun juga perlu menjadi prioritas. Upaya untuk mempertahankan nilai infrastruktur dan utilisasinya harus lebih seksama. Jangan sampai banyak yang sia-sia dan cepat rusak sebelum waktunya," tutup Harun.