Bangun 5 Pasar Induk, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima pasar induk regional akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun depan.

Pembangunan ini merupakan tugas baru yang diberikan Presiden Joko Widodo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna tentang RAPBN 2019 beberapa waktu lalu.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dibutuhkan anggaran paling tidak Rp 1 triliun untuk membangun kelima pasar tersebut. Rinciannya, masing-masing pasar membutuhkan anggaran Rp 200 miliar.

Baca juga: Kementerian PUPR Buka Pusat Pendidikan Pengolahan Sampah di Bali

"Saya sudah sampaikan kepada Menteri Keuangan agar anggaran bisa masuk dalam APBN 2019. Pembangunan lima pasar induk akan dimulai dan diselesaikan pada 2019," kata Basuki usai rapat dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (1/8/2018).

Selain pasar, dalam penugasan baru yang diberikan Presiden, Kementerian PUPR juga akan membangun sekolah dan rumah sakit di sejumlah perguruan tinggi.

Kementerian PUPR Pasar Atas Bukittinggi

Dengan kehadirannya, ia berharap, pasar induk juga dapat menjadi pusat pemantau harga komoditas pangan.

Adapun pasar induk yang akan dibangun dalam waktu dekat dipastikan akan memperhatikan karakteristik dari barang yang dijual.

"Lokasi kelima pasar induk tersebut berada di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah" kata Enggar.

Pada tahun ini, Kementerian PUPR telah mendapatkan penugasan dari Presiden untuk membangun kembali Pasar Atas di Bukittinggi dan Pasar Johar di Semarang yang mengalami kerusakan pasca bencana kebakaran.

Selain itu, Kementerian PUPR juga telah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk penugasan lainnya, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembangunan sekolah, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk pembangunan rumah sakit universitas, serta dengan Kementerian Agama untuk pembangunan madrasah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 6,5 triliun yang akan masuk dalam DIPA TA 2019.

Kementerian PUPR juga akan membentuk lembaga khusus yang bertugas mengelola program baru tersebut di bawah supervisi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.