Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Perlu Kembangkan Hunian Buruh di Kawasan Industri

Kompas.com - 01/05/2018, 14:00 WIB
Dani Prabowo,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

 JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah perlu memikirkan pengembangan kawasan industri yang mengakomodasi kepentingan buruh. Dalam hal ini, pengembangan kawasan industri juga perlu mempertimbangkan hunian yang diperuntukkan bagi para buruh.

Menurut Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar, selama ini pengembangan kawasan industri selalu mengikuti mekanisme pasar.

Artinya, pemerintah hanya menyerahkan kepada pengembang untuk pembangunan kawasan tersebut.

Baca juga : Hampir 25 Persen Upah Buruh untuk Kontrak Rumah

"Akhirnya fasilitas yang dibutuhkan kawasan industri itu tidak disediakan. Jangankan fasilitas perumahan buruh, instalasi pengelolaan limbahnya saja sering kali tidak ada," kata Jehan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/5/2018).

Ia menuturkan, jarang sekali ada pengembang yang peduli dengan persoalan sosial dan lingkungan. Bagi pengembang, memperoleh keuntungan adalah tujuan utama dari pengembangan suatu kawasan.

Kawasan industri ini juga dapat diakses melalui tol Jakarta-Merak kemudian keluar melalui pintu tol Ciujung. 
Dengan posisi strategis ini, ModernCikande memiliki akses sangat dekat menuju 3 pelabuhan besar, yakni Ciwandan, Cigading, dan Merak.LTF Kawasan industri ini juga dapat diakses melalui tol Jakarta-Merak kemudian keluar melalui pintu tol Ciujung. Dengan posisi strategis ini, ModernCikande memiliki akses sangat dekat menuju 3 pelabuhan besar, yakni Ciwandan, Cigading, dan Merak.
Pada akhirnya, pengembang mengkapling lahan-lahan yang ada untuk dijual kembali kepada pelaku industri yang hendak membangun pabrik di kawasan tersebut.

"Jadi perumahan ini tidak bisa diserahkan ke swasta. Karena swasta hanya akan membuat yang menguntungkan saja," sambung Jehan.

Ia menambahkan, pemerintah dapat belajar dari Thailand, Vietnam atau China dalam mengembangkan sebuah kawasan industri.

Pemerintah di negara tersebut melakukan intervensi dengan cara menentukan lokasi, menyiapkan fasilitas, infrastruktur, hingga sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana ini termasuk pembangunan hunian untuk buruh yang dapat disewa dengan harga terjangkau.

Ilustrasi rumah subsidi.KOMPAS.com / DANI PRABOWO Ilustrasi rumah subsidi.
Selain itu, buruh yang ada di sana juga tidak perlu dipusingkan dengan tingginya biaya transportasi publik lantaran tempat tinggal mereka yang dekat dengan lokasi kerja.

"Kalau di banyak negara, kawasan industri itu menjadi bagian dari kebijakan industrialisasi. Jadi bukan hanya memberikan izin industrinya saja," kata dia.

Dengan demikian, meski para buruh di sana digaji dengan upah yang lebih murah, namun kesejahteraan mereka masih terjamin lantaran mereka tidak perlu lagi harus pusing memikirkan untuk tinggal di mana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertambahan Nilai Ekonomi Berkat Sertifikat Tanah Tembus Rp 6.322 Triliun

Pertambahan Nilai Ekonomi Berkat Sertifikat Tanah Tembus Rp 6.322 Triliun

Berita
Tiga Bulan Pertama, Lippo Karawaci Raih Pra-penjualan Rp 1,5 Triliun

Tiga Bulan Pertama, Lippo Karawaci Raih Pra-penjualan Rp 1,5 Triliun

Berita
Pendaftaran Tanah lewat PTSL Capai 112 Juta Bidang

Pendaftaran Tanah lewat PTSL Capai 112 Juta Bidang

Berita
Puji Progres Bendungan Meninting, Basuki: Mudah-mudahan Agustus Selesai

Puji Progres Bendungan Meninting, Basuki: Mudah-mudahan Agustus Selesai

Berita
Pendapatan Turun, SBI Berharap pada Proyek Strategis Nasional IKN

Pendapatan Turun, SBI Berharap pada Proyek Strategis Nasional IKN

Berita
Pendapatan Waskita Beton Naik 38 Persen Jadi Rp 505,68 Miliar

Pendapatan Waskita Beton Naik 38 Persen Jadi Rp 505,68 Miliar

Berita
Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah Berkurang Jadi 9,9 Juta

Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah Berkurang Jadi 9,9 Juta

Berita
Kuartal I-2024, Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen

Kuartal I-2024, Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen

Berita
[POPULER PROPERTI] Pasok Material Tol Padang-Sicincin, HK Kolaborasi dengan Korem 032/Wirabraja

[POPULER PROPERTI] Pasok Material Tol Padang-Sicincin, HK Kolaborasi dengan Korem 032/Wirabraja

Berita
9 Jembatan Tua di Jatim Tuntas Diganti, Telan Biaya Rp 591,9 Miliar

9 Jembatan Tua di Jatim Tuntas Diganti, Telan Biaya Rp 591,9 Miliar

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Pekalongan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Pekalongan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Purbalingga: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Purbalingga: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Brebes: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Brebes: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Kebumen: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Kebumen: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Kini, Masyarakat Banyuwangi Tak Lagi Waswas soal Kepastian Tanah

Kini, Masyarakat Banyuwangi Tak Lagi Waswas soal Kepastian Tanah

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com