Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Perlu Kembangkan Hunian Buruh di Kawasan Industri

Kompas.com - 01/05/2018, 14:00 WIB
Dani Prabowo,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

 JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah perlu memikirkan pengembangan kawasan industri yang mengakomodasi kepentingan buruh. Dalam hal ini, pengembangan kawasan industri juga perlu mempertimbangkan hunian yang diperuntukkan bagi para buruh.

Menurut Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar, selama ini pengembangan kawasan industri selalu mengikuti mekanisme pasar.

Artinya, pemerintah hanya menyerahkan kepada pengembang untuk pembangunan kawasan tersebut.

Baca juga : Hampir 25 Persen Upah Buruh untuk Kontrak Rumah

"Akhirnya fasilitas yang dibutuhkan kawasan industri itu tidak disediakan. Jangankan fasilitas perumahan buruh, instalasi pengelolaan limbahnya saja sering kali tidak ada," kata Jehan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/5/2018).

Ia menuturkan, jarang sekali ada pengembang yang peduli dengan persoalan sosial dan lingkungan. Bagi pengembang, memperoleh keuntungan adalah tujuan utama dari pengembangan suatu kawasan.

Kawasan industri ini juga dapat diakses melalui tol Jakarta-Merak kemudian keluar melalui pintu tol Ciujung. 
Dengan posisi strategis ini, ModernCikande memiliki akses sangat dekat menuju 3 pelabuhan besar, yakni Ciwandan, Cigading, dan Merak.LTF Kawasan industri ini juga dapat diakses melalui tol Jakarta-Merak kemudian keluar melalui pintu tol Ciujung. Dengan posisi strategis ini, ModernCikande memiliki akses sangat dekat menuju 3 pelabuhan besar, yakni Ciwandan, Cigading, dan Merak.
Pada akhirnya, pengembang mengkapling lahan-lahan yang ada untuk dijual kembali kepada pelaku industri yang hendak membangun pabrik di kawasan tersebut.

"Jadi perumahan ini tidak bisa diserahkan ke swasta. Karena swasta hanya akan membuat yang menguntungkan saja," sambung Jehan.

Ia menambahkan, pemerintah dapat belajar dari Thailand, Vietnam atau China dalam mengembangkan sebuah kawasan industri.

Pemerintah di negara tersebut melakukan intervensi dengan cara menentukan lokasi, menyiapkan fasilitas, infrastruktur, hingga sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana ini termasuk pembangunan hunian untuk buruh yang dapat disewa dengan harga terjangkau.

Ilustrasi rumah subsidi.KOMPAS.com / DANI PRABOWO Ilustrasi rumah subsidi.
Selain itu, buruh yang ada di sana juga tidak perlu dipusingkan dengan tingginya biaya transportasi publik lantaran tempat tinggal mereka yang dekat dengan lokasi kerja.

"Kalau di banyak negara, kawasan industri itu menjadi bagian dari kebijakan industrialisasi. Jadi bukan hanya memberikan izin industrinya saja," kata dia.

Dengan demikian, meski para buruh di sana digaji dengan upah yang lebih murah, namun kesejahteraan mereka masih terjamin lantaran mereka tidak perlu lagi harus pusing memikirkan untuk tinggal di mana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harta Properti Gubernur Bengkulu, Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

Harta Properti Gubernur Bengkulu, Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

Berita
Hingga Awal November, 1,9 Juta Sertifikat Tanah Elektronik Diterbitkan

Hingga Awal November, 1,9 Juta Sertifikat Tanah Elektronik Diterbitkan

Berita
Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Berita
Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Berita
Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Berita
119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

Berita
Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan Saat Nataru

Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan Saat Nataru

Berita
Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Berita
'Face Recognition' Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

"Face Recognition" Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau