KOMPAS.com - Pemerintah meminta seluruh pengembang perumahan membangun kota-kota baru di Indonesia.
Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, mengatakan pemerintah telah menyiapkan 10 kota baru dan sejumlah daerah lainnya.
Lahirnya kota baru yang didukung infrastruktur dan perumahan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya perekonomian bangsa serta pemerataan pembangunan di berbagai bidang.
"Kami meminta komitmen para pengembang besar dan kecil untuk mendukung pembangunan kota-kota baru di Indonesia," kata Khalawi Abdul Hamid saat membuka Pameran REI Mega Expo di Jakarta, Sabtu (21/4/2018).
(Baca: Yuk, Berburu Rumah Rp 130 Jutaan di Kemayoran)
Adanya backlog perumahan yang cukup tinggi merupakan salah satu peluang bagi para pengembang untuk meningkatkan pembangunan hunian bagi masyarakat.
Sebab, ia melanjutkan, pemerintah tentunya tidak akan mampu memenuhi kebutuhan seluruh rumah bagi masyarakat mengingat anggaran yang terbatas.
Dari jumlah backlog perumahan yang ada di indonesia saat ini, kontribusi hunian yang dibangun oleh pemerintah hanya 20 persen dari yang berasal dari dana APBN.
Sementara, hunian yang berasal dari subsidi seperti Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sekitar 30 persen.
"Sisanya sekitar 50 persen diharapkan berasal dari peran swasta melalui perumahan yang dibangun secara formal dari masyarakat lewat pembangunan rumah swadaya," katanya.
Untuk mendorong penyediaan perumahan bagi masyarakat, pemerintah terus berupaya keras dengan melaksanakan Program Satu Juta Rumah.
Target membangun satu juta unit per tahun memang belum tercapai, namun upaya pemerintah mesti didukung karena kebutuhan rumah juga terus meningkat setiap tahun.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kebutuhan rumah per tahun adalah 800.000 hingga satu juta unit.
"Kami dorong pengembang, pemerintah daerah, masyarakat, serta perbankan untuk mendukung Program Satu Juta Rumah ini," katanya.