Pemerintah Gandeng Pengembang Wujudkan Satu Juta Rumah untuk Rakyat

KOMPAS.com - Pemerintah meminta seluruh pengembang perumahan membangun kota-kota baru di Indonesia. 

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, mengatakan pemerintah telah menyiapkan 10 kota baru dan sejumlah daerah lainnya.

Lahirnya kota baru yang didukung infrastruktur dan perumahan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya perekonomian bangsa serta pemerataan pembangunan di berbagai bidang.

"Kami meminta komitmen para pengembang besar dan kecil untuk mendukung pembangunan kota-kota baru di Indonesia," kata Khalawi Abdul Hamid saat membuka Pameran REI Mega Expo di Jakarta, Sabtu (21/4/2018).

(Baca: Yuk, Berburu Rumah Rp 130 Jutaan di Kemayoran)

Adanya backlog perumahan yang cukup tinggi merupakan salah satu peluang bagi para pengembang untuk meningkatkan pembangunan hunian bagi masyarakat.

Sebab, ia melanjutkan, pemerintah tentunya tidak akan mampu memenuhi kebutuhan seluruh rumah bagi masyarakat mengingat anggaran yang terbatas.

Dari jumlah backlog perumahan yang ada di indonesia saat ini, kontribusi hunian yang dibangun oleh pemerintah hanya 20 persen dari yang berasal dari dana APBN.

Sementara, hunian yang berasal dari subsidi seperti Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sekitar 30 persen.

"Sisanya sekitar 50 persen diharapkan berasal dari peran swasta melalui perumahan yang dibangun secara formal dari masyarakat lewat pembangunan rumah swadaya," katanya.

Untuk mendorong penyediaan perumahan bagi masyarakat, pemerintah terus berupaya keras dengan melaksanakan Program Satu Juta Rumah.

Target membangun satu juta unit per tahun memang belum tercapai, namun upaya pemerintah mesti didukung karena kebutuhan rumah juga terus meningkat setiap tahun.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kebutuhan rumah per tahun adalah 800.000 hingga satu juta unit.

"Kami dorong pengembang, pemerintah daerah, masyarakat, serta perbankan untuk mendukung Program Satu Juta Rumah ini," katanya.

Selain itu, pola Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sedang diupayakan agar peran sektor swasta dalam pemenuhan rumah meningkat.

Ia menegaskan, pemerintah siap bekerja sama dengan swasta dalam pola kerja sama di bidang perumahan itu.

"Bisa saja swasta memanfaatkan tanah-tanah milik pemerintah untuk pembangunan rumah, atau bisa juga swasta murni yang membangun dan pemerintah mendukung lewat pembangunan infrastrukturnya," ujarnya.

(Baca: Pemerintah Optimistis Satu Juta Rumah Terbangun Tahun Ini)

Ketua Umum Realestat Indonesia, Soelaeman Soemawinata, mengatakan para pengembang yang tergabung dalam asosiasi REI siap mendukung pembangunan kota baru itu.

Salah satu wujudnya adalah mendorong pembangunan hunian vertikal sehingga hunian untuk masyarakat bisa terpenuhi dan pemanfaatan lahan juga lebih efisien.

Saat ini, anggota REI mencapai 5.200 pengembang. Sebanyak 4.000 pengembang bergerak di pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sisanya, 1.200 pengembang membangun rumah komersial untuk non-MBR maupun apartemen dan ritel lainnya. Kami siap membantu pemerintah," katanya.

Salah satu upaya mengenalkan produk hunian kepada masyarakat adalah melalui pameran perumahan seperti REI Mega Expo di JI Expo Kemayoran yang digelar 19 hingga 29 April 2018.

Rumah-rumah hasil pembangunan yang dilakukan oleh sejumlah pengembang besar di Indonesia mulai dari harga ratusan juta sampai miliaran rupiah ditampilkan di sini.

"REI selalu berkontribusi nyata dalam pembangunan properti di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa kemakmuran suatu bangsa bisa dilihat dari pertumbuhan propertinya," katanya.