Dilema Pengembang, Lahan untuk Rumah Murah

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Sejuta Rumah yang telah dilaksanakan sejak 2015 masih menemui sejumlah kendala. Dari segi pasokan, kendala ini tidak terlepas dari masalah lahan murah yang terbatas.

Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata atau Eman mengatakan, sementara harga rumah sudah ditentukan pemerintah, harga lahan terus mengalami kenaikan.

"Hampir semua pengembang berorientasi lahan yang murah, tapi waktu sudah dapat ternyata listrik dan air belum tersedia," ujar Eman saat Coffee Morning Forwapera bertema "Memperkuat Sejuta Rumah" di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Dia mengatakan, dengan pengembangan yang tidak terintegrasi perkotaan tentu menjadi berbahaya karena pembangunan menjadi tidak efisien.

Eman menjelaskan, pemerintah harus memerhatjkan bagaimana pengembangan kawasan efisien terhadap permintaan pasar.

Terlebih lagi, dalam aturan disebutkan bahwa rumah subsidi harus telah dilengkapi fasilitas dasar seperti listrik dan air sebagai syarat akad kredit bagi masyarakat.

Di satu sisi, lahan yang sudah siap dan berdekatan dengan area yang padat, kebutuhan rumah juga tinggi dan harga lahan sudah tidak terjangkau untuk rumah murah.

"Di Jakarta dan Surabaya misalnya, kebutuhan rumah lebih tinggi dan di sana banyak yang tidak punya rumah," jelas Eman.

Solusinya untuk di area perkotaan, menurut dia, adalah dengan menyediakan hunian sewa.

Kalau pemerintah menyediakan rumah milik, maka semakin mendorong orang-orang untuk tinggal di kota.

Dengan hunian sewa, masyarakat bisa menabung untuk membeli rumah di luar area yang padat dan tinggal di sana.

"Redistribusi pertumbuhan itu penting agar orang-orang tidak semua tinggal di perkotaan. Di remote area yang kecil-kecil, pemerintah lengkapi fasilitasnya," tutur Eman.