Lahan Sawah Terus Menyusut, Ini Dampaknya…

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyusutan lahan pertanian yang terjadi setiap tahun akibat pembangunan infrastruktur dan perumahan dipastikan memberikan dampak sosial yang cukup besar.

Direktur Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PErtanahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang mengatakan, setiap tahun luas area pertanian yang hilang mencapai 150.000 hingga 200.000 hektar.

Baca juga : Setiap Tahun, 200.000 Hektar Lahan Sawah Menyusut

Padahal, menurut Budi, seorang petani paling tidak bisa panen tiga kali dalam setahun. Dengan asumsi sekali panen 5 ton beras per hektar,  potensi kehilangan produksi beras bisa mencapai 3 juta ton per tahun.

“(Dampaknya) impor kita akan semakin besar, sementara masyarakat kita tambah terus seiring kenaikan jumlah penduduk. Itu akan mendampak kepada tergerusnya nilai devisa nanti,” kata Budi kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Belum lagi potensi hilangnya mata pencarian masyarakat akibat alih fungsi tersebut. Budi  mengatakan, tidak semua petani siap melakukan perubahan mata pencarian secara cepat dari pertanian ke nonpertanian.

RODERICK ADRIAN MOZES/Kompas.com Jembatan Klodran di Tol Solo-Kertosono

Baca juga: 38 Tahun Lagi, Lahan Persawahan Bakal Lenyap

“Selain itu, khusus untuk daerah, ini kan sebenarnya daerah penampungan air. Itu bisa menimbulkan banjir di mana-mana kalau parkir airnya di sawah itu geser menjadi beton sehingga manusia yang menjadi korban,” tutur Budi.

Sebagai informasi, pada 2013 lalu tercatat luas area pertanian yang ada di seluruh Indonesia mencapai 7,75 juta hektar.

Dengan penyusutan antara 150.000 hingga 200.000 hektar setiap tahun, area pertanian berpotensi habis dalam 38 tahun.

Sebagian besar konversi lahan pertanian diakibatkan atas ekses pembangunan infrastruktur seperti jalan.

www.shutterstock.com Ilustrasi.

Pelaku usaha dan masyarakat semestinya mematuhi ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Di dalam aturan tersebut disebutkan, LP2B dapat diubah hanya dengan dua alasan, yaitu bencana alam dan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum.

Namun, perlu diingat perubahan lahan harus diikuti substitusi dengan lahan yang sama di lokasi lain guna menjaga stabilitas pangan.