Butuh Keberanian Pemerintah untuk Bangun Bendungan Karian

LEBAK, KompasProperti - Eksekusi proyek Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Banten baru dimulai pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2015. Padahal, rencana pembangunan proyek tersebut sudah ada sejak tahun 1980.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Imam Santoso mengaku, banyak kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengeksekusi proyek itu. Namun, kunci keberhasilan dalam pembangunan itu terletak pada keberanian pemerintah.

“Jadi sejak 1980 itu mangkrak, nggak jadi lagi, dicek lagi 2015 diputuskan kita buat. Urusan tanahnya, kemudian keberanian untuk memutuskan melaksanakan pekerjaan ini,” kata Imam di lokasi, Rabu (4/10/2017).

Sebelum bendungan dieksekusi pada Oktober 2015 lalu, cerita Imam, saat itu pemerintah berencana untuk menyelesaikan proses pembangunan dalam kurun waktu empat tahun.

Namun, sampai saat ini belum sepenuhnya lahan yang akan digunakan sebagai area bendungan dan genangan dibebaskan.

“Pada waktu itu kita memutuskan tapak bendungannya ini kemudian lahan genangannya. Sampai sekarang bebas 50 persen. Diharapkan pertengahan 2019 bebas dan siap digenangi,” kata dia.

Bendungan Karian dibangun di area lahan milik PT Perkebunan Negara (PTPN)-VII. Total lahan yang digunakan untuk menggenangi bendungan ini mencapai 2.170 hektar. Artinya, baru sekitar 1.085 hektar lahan yang telah dibebaskan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, upaya pembebasan lahan terus dilakukan agar target penyelesaian bendungan dapat tercapai.

Rencananya, bendungan ini akan diselesaikan pada pertengahan tahun 2019 atau lebih cepat dari target semula yaitu pada 2020.

Basuki optimistis, pembebasan lahan akan berjalan sesuai target. Pasalnya, bendungan itu dibangun di atas lahan milik PTPN. 

“Saya kira kalau sekarang ini, mau bangun jalan tol, mau bangun bendugan, selama itu melalui PTPN, Perhutani, itu lebih mudah dikerjakan. Bukan dilanggar (mekanismenya), pengurusannya dengan Menteri BUMN dan Menteri ATR,” kata Basuki.

Bila progres berjalan tepat waktu, ia menambahkan, bendungan itu tidak akan langsung dapat digunakan untuk mengairi sawah irigasi seluas 22.000 hektar dan menjadi sumber air baku bagi masyarakat Banten dan DKI Jakarta.

Perlu menunggu waktu kira-kira selama setahun untuk menggenangi seluruh area dengan kapasitas 314,7 juta meter kubik.