Masih Banyak MBR Informal Sulit Akses Perumahan

JAKARTA, KompasProperti - Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa masyarakat dapat hidup sejahtera. Salah di antaranya dengan membantu masyarakat memiliki hunian yang sehat, aman dan berkelanjutan.

Namun, meski sejumlah program pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah disiapkan pemerintah, tidak sedikit masyarakat yang hingga kini kesulitan mengakses bantuan itu. Terutama, mereka yang bekerja di sektor informal.

Seperti diketahui, setidaknya ada tiga program bantuan pembiayaan rumah subsidi yang telah disiapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Bantuan Uang Muka (BUM).

"Meski pun masih sudah banyak skema pembiayaan perumahan yang diluncurkan, tapi masih ada sebagian besar masyarkat yang belum dapat mengakses skema pembiayaan tersebut," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti dalam Lokakarya di Hotel Bidakara, Senin (2/10/2017).

Berdasarkan data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, angka backlog pada 2015 lalu mencapai 11,4 juta unit.

Lana menuturkan, Kementerian PUPR kini tengah bekerja sama dengan Bank Rakya Indonesai dan Bank Kesejahteraan Ekonomi, merilis proyek mercusuar berupa penyaluran kredit mikro perumahan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal.

Lewat bantuan itu, mereka yang berpenghasilan tidak tetap bisa mendapatkan bantuan perumahan hingga maksimum Rp 50 juta yang dapat dicicil sampai 5 tahun.

Bantuan itu dapat dimanfaatkan mulai dari memperbaiki hingga membangun rumah tumbuh, hingga mengurus surat sertifikat rumah.

Untuk sementara, bantuan ini akan diterapkan di 16 provinsi dengan jumlah bantuan maksimum sebanyak 3.500 unit rumah.

Adapun ke-16 provinsi yang mendapatkan penyaluran bantuan yaitu Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu.

Kemudian, Banten, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Sementara itu, Direktur Konsumer Bank BRI Randi Anto mengatakan, dari 3.500 unit rumah yang akan mendapatkan bantuan, porsi BRI hanya 3.000 unit.

"Dan ini bergulir. Artinya, kalau sudah lunas bisa pinjam lagi," kata Randi kepada KompasProperti, Selasa (3/10/2017).

Menurut dia, target skema bantuan ini sama seperti kredit mikro yang disalurkan BRI melalui Kredit Umum Pedesaan (Kupedes).

"Jadi, selain yang dikerja samakan, BRI juga berjalan via Kupedes," kata dia.