Pemprov Jabar Tunggu Perpres LRT Bandung Raya

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sudah menyerahkan trase proyek light rail transit (LRT) Bandung Raya kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menurut Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, sebelum kajian lebih lanjut, proyek ini harus didasari penerbitan Peraturan Presiden.

"Ini tinggal menunggu, karena Perpres juga belum ada. Yang penting Perpres-nya," ujar Deddy di Bandung, Jumat (10/6/2016).

Ia mengatakan, saat ini pemerintah tengah menghitung biaya investasi pembangunan proyek tersebut secara keseluruhan.

Deddy berharap, tarifnya nanti bisa disesuaikan dengan investasi yang sudah dikeluarkan. Supaya lebih murah, pemerintah harus memberi subsidi.

Namun, pada prosesnya, muncul wacana keterlibatan swasta dalam pembangunan proyek tersebut.

Hal ini, menurut Deddy, bisa menyulitkan dalam penetapan tarif karena swasta pasti menginginkan modalnya kembali dan mendapat keuntungan dalam waktu singkat.

Jika demikian, maka harga tarif bisa jadi lebih mahal. Akhirnya, proyek ini menjadi tidak efektif karena tidak semua orang mampu menjangkaunya.

"Kalau saya kurang sependapat, karena ini keluar dari pembicaraan awal. Banyak kepentingan, saya lihat," jelas Deddy.

Pada pembicaraan awal, Deddy menuturkan, pembangunan ini sebenarnya akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelum diputuskan menggunakan jasa swasta, Deddy meminta Presiden Joko Widodo untuk menghitung kembali besaran investasinya. Jika masalah hitungan selesai, Perpres bisa diterbitkan.