Tanah Telantar Harus Dikuasai Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk menciptakan ruang bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah harus membuat bangunan multifungsi. Agar terwujud, pemerintah perlu memanfaatkan tanah-tanah idle atau telantar yang tidak dimanfaatkan.

"Banyak tanah idle di Jakarta dan yang mengincar itu pengembang. Harusnya pemerintah bisa menguasai itu," ujar Dosen Kelompok Keahlian perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar kepada Kompas.com, Jumat (8/4/2016).

Ia mencontohkan, tanah di Jatinegara,Jakarta Timur, seluas 50 hektar yang tidak terpakai. Selain itu, ada pula tanah di Fatmawati, Jakarta Selatan,yang idle dan sangat luas. Tidak hanya itu, tanah di Fatmawati ini juga sangat strategis.

Di tengah Jakarta banyak lahan idle yang sejatinya sangat dibutuhkan masyarakat bependapatan rendah (MBR). Jehansyah mempertanyakan, mengapa pemerintah tidak menguasai tanah-tanah itu.

Jika pemerintah menguasai tanah tersebut, bisa dimanfaatkan untuk apartemen murah di atasnya. Selain membangun apartemen murah, pemerintah dapat membangun kawasan multifungsi atau mixed-use yang dilengkapi dengan pasar, halte atau terminal.

Pemerintah berperan besar dalam memimpin pembangunan sehingga lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan umum dan sosial.

"Kalau pengembang yang buat, mana ada halte bisnya? Nanti yang ada malah bikin macet," tandas Jehansyah.