Kontroversi Reklamasi, Pemerintah Lemah dalam Komunikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses pembuatan daratan baru dari dasar laut maupun dasar sungai yang biasa disebut reklamasi di Indonesia masih menjadi perdebatan.

Sejumlah aksi penolakan maupun dukungan akan pembangunan reklamasi terus berkumandang di sejumlah wilayah, seperti yang terjadi di Teluk Palu, Sulawesi Utara, sekitar pantai Losari di Makassar, Sulawesi Selatan, Pantai Utara Jakarta serta Teluk Benoa di Bali. 

Masih alotnya proyek pembangunan reklamasi Teluk Benoa contohnya, tak lepas dari ketidakjelasan komunikasi pemerintah dalam menyakinkan masyarakat. 

Menurut Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati, polemik di balik proyek reklamasi Teluk Benoa karena pemerintah tidak mampu menjembatani komunikasi antara warga dengan pelaku usaha atas proyek reklamasi.

"Meski proyek reklamasi harus memenuhi aspek analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), tetap saja pemerintah harus jelaskan secara tuntas dan yakinkan masyarakat bila reklamasi juga mempunyai nilai positif bagi ekonomi warga setempat," tutur Enny, di Jakarta, Kamis (24/3/2016).

LTF Komisaris PT TWBI, Leemarvin Lieano, pada konferensi nasional yang dibuka Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, Rabu (19/11/2014) lalu itu, mengatakan bahwa pihaknya akan memaparkan rencana revitalisasi Teluk Benoa kepada ratusan peserta konferensi dari berbagai daerah, termasuk sejumlah pakar.

Atas dasar itulah, kata Enny, pemerintah harus membuat tim dan kajian independen serta komprehensif mengenai proyek reklamasi. Bukan kajian "abal-abal" untuk melihat apakah reklamasi sudah menjadi kebutuhan atau sebaliknya membawa keburukan.

Bagaimanapun juga revitalisasi reklamasi Teluk Benoa yang keputusannya ada di tangan pemerintah, tutur Enny, tentunya mempunyai pertimbangan sisi ekonomi, selain lingkungan dan budaya untuk menjunjung kearifan lokal.

Namun hal ini perlu kajian dan tim independen agar pemerintah mempunyai dasar dalam menyosialisasikan pentingnya revitalisasi dan reklamasi Teluk Benoa atau sebaliknya sehingga tidak terjadi kegaduhan.

Enny menambahkan, belum keluarnya izin Amdal yang sudah diajukan pihak pengelola reklamasi makin membuat ketidakpastian bagi pelaku usaha.

"Hal ini lagi-lagi merupakan persoalan komunikasi yang tidak bisa dioptimalkan pemerintah. Padahal di balik reklamasi, ada nilai ekonomi yang cukup besar seperti mampu menyerap tenaga kerja ataupun mendatangkan investor baru," papar dia.

Baca juga:

Masyarakat Tolak Reklamasi, Pemerintah Jangan Tutup Mata

Ketika Kubu Pro dan Kontra Reklamasi Teluk Benoa Saling Berhadapan