"Melawan" Egoisme Daerah, Pengembang Harus Lebih Proaktif

"Terutama untuk mengatasi berbagai hambatan di lapangan. Harus cepat, proaktif dan inovatif," ujar Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Banten, Soelaeman Soemawinata, Selasa (8/3/2016). 

Sebelumnya, pada diskusi "Peran Investasi Properti dalam Perekonomian Jambi" yang diadakan DPD REI Jambi, Bank Jambi dan Pemprov Jambi, akhir pekan lalu, Soelaeman juga memaparkan di hadapan pelaku usaha properti dan jajaran pemerintah daerah setempat tentang begitu sulitnya mendorong program Sejuta Rumah tanpa dukungan instansi pemerintah.

"Pengembang itu kan sebenarnya cuma sukarelawan yang menyatakan kesediaan ikut menanggung beban pemerintah menyediakan rumah rakyat. Karena mau menanggung sebagian besar beban pemerintah di sektor perumahan, maka tolong dibantu. Jangan justru sebaliknya dipersulit," kata Soelaeman.

Ketua Ikatan Alumni Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut mengatakan di era otonomi daerah saat ini sangat terasa sekali adanya egoisme daerah. Hal tersebut dinilainya justru menghambat program nasional, termasuk PSR. Oleh karena itu, pengembang yang tergabung dalam asosiasi REI di daerah harus mengubah cara pandang dan kerjanya.

"Anggota REI di daerah harus lebih rajin melakukan pendekatan, termasuk berusaha meyakinkan kepala daerah mengenai pentingnya merumahkan rakyat," ujarnya.

Dia merujuk pengalaman REI Banten yang aktif melakukan pendekatan dengan para kepala daerah di daerah tersebut, termasuk Gubernur Banten Rano Karno. Menurut Soelaeman, yang harus diubah adalah cara kerja dari pasif menjadi aktif. (Baca: Sosialisasi Minim, Pemda Salah Paham Program Sejuta Rumah).

"Rantai birokrasi memang tidak bisa dilewati, tapi pasti bisa dipercepat kalau semua pihak sudah punya visi dan tujuan yang sama, yaitu sama-sama bikin sejahtera rakyat," kata Wakil Ketua Umum DPP Ikatan Ahli Perencana (IAP) itu.

Punya modal dulu

Tahun ini REI Jambi menargetkan bisa membangun sebanyak 5.000 unit rumah sederhana sehat. Target itu akan mudah sekali tercapai kalau para pengembang di daerah itu mau meninggalkan pola lama dan berani melakukan terobosan-terobosan pasar yang jitu.

Ketua DPD REI Jambi, Mohammad Miftah, dalam siaran persnya mengakui bahwa selain perizinan, hambatan penting lainnya masih dihadapi mayoritas pengembang di daerah adalah keterbatasan infrastruktur pembiayaan. Pembiayaan tersebut untuk mendanai pengadaan lahan, pengerjaan konstruksi proyek hingga tahap realisasi KPR.

"Modal para pengembang di sini tidak besar sehingga masih sangat perlu dukungan perbankan," kata Miftah.

Adapun dukungan pembiayaan paling diharapkan adalah kredit modal kerja, misalnya dari Kredit Yasa Griya (KYG) dan Kredit Pembelian Lahan (KPL). Selama ini, tutur Miftah, proses mendapatkan kedua kredit modal kerja tersebut di Jambi sangat susah dan butuh waktu panjang.

"Apalagi saat ini baru satu bank yang menyiapkan fasilitas kredit tersebut. Untuk mendapatkan KYG dan KPL rata-rata pengembang secara fisik harus sudah menguasai lahan dan mengantongi berbagai perizinan terlebih dahulu, barulah dapat mengajukan kredit. Dengan kata lain, harus punya modal sendiri dahulu untuk mendapatkan KYG dan KPL," ujarnya.