Pemerintah Minta Dukungan Perbankan Bangun Sejuta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta perbankan memudahkan masyarakat guna memiliki rumah layak huni dalam rangka menyukseskan Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah.

Hal itu dikarenakan perumahan yang dibangun oleh pengembang dapat dimiliki oleh masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kredit pemilikan rumah (KPR) dari perbankan.

“Dalam program sejuta rumah ini kami tidak hanya berharap dari para pengembang yang membangun rumah bersubsidi tapi juga pada perbankan sehingga mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah KPR-nya,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (4/3/2016).

Skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan bekerja sama beberapa bank nasional dan bank pembangunan daerah (BPD) diyakini mampu menjadi stimulan bagi MBR untuk bisa memiliki rumah khususnya rumah bersubsidi dari pemerintah.

"KPR FLPP ini harus kita sosialisasikan bersama-sama agar masyarakat bisa memiliki rumah dengan berbagai kemudahan yang ada dari pemerintah. Apalagi dalam penyalurannya BPD ikut dilibatkan,” ungkap Syarif.

Lebih lanjut Syarif mengungkapkan Program Nasionsl Pembangunan Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak April 2015 menjadi salah satu program unggulan Kementerian PUPR untuk merumahkan masyarakat Indonesia.

Demi mengatasi backlog perumahan yang terus meningkat tiap tahunnya Kementerian PUPR kemudian menargetkan pembangunan satu juta rumah tiap tahunnya.

"Tahun 2016 ini dari satu juta rumah yang kami targetkan sekitar 700.000 rumah itu untuk MBR. Jadi jika perbankan bisa menyalurkan KPR FLPP tentunya masyarakat bisa memiliki rumah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan angsuran yang ringan selama masa kreditnya,” pungkas Syarif.