Pengembang Sambut Positif Paket Kebijakan Ekonomi V

JAKARTA, KOMPAS.com – Organisasi pengembang Realestat Indonesia (REI) menyambut positif langkah Pemerintah menghapus pajak ganda untuk instrumen investasi Kontrak Investasi Kolektif-Dana Investasi Real Estate (DIRE) atau Real Estate Investment Trust (REITs).

Ketua Umum REI Eddy Hussy mengatakan, penghapusan pajak ganda tersebut berpotensi meningkatkan investasi sektor properti dan mendorong pembangunan ekonomi nasional.

“REI menyambut positif Paket Kebijakan Ekonomi V yang dikeluarkan pemerintah, salah satu isinya menghapus pajak ganda untuk REITs. Penghapusan pajak ganda tersebut berpotensi memicu pasar modal sebagai sumber pendanaan alternatif, sehingga investasi di sektor properti meningkat dan bisa memberikan efek lanjutan bagi pembangunan ekonomi nasional,” ujar Eddy dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (23/10/2015).

Eddy menuturkan, penghapusan pajak ganda berpotensi meningkatkan minat perusahaan pengembang properti mencari dana dari instrumen REITs. Minat investor untuk berinvestasi di produk REITs juga akan bertambah karena ada potensi return yang lebih tinggi setelah penghapusan pajak tersebut. Selain itu, pengembang Indonesia juga tidak harus ke Singapura untuk mencari pendanaan dengan menerbitkan REITs seperti yang sudah terjadi selama ini.

Selaku asosiasi di sektor industri properti, DPP REI memberikan dukungan yang positif terhadap kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan siap untuk mengawal kebijakan sehingga dapat berjalan secara efektif di lapangan.

“DPP REI sudah lama mendorong pengembangan sarana investasi properti melalui REITs, namun hingga sekarang belum berkembang di Indonesia, karena salah satunya faktor pajak yang tinggi,” sebut Eddy.

Berdasarkan kajian REI dan Universitas Indonesia (UI), sektor properti merupakan industri yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pertumbuhan yang terjadi di sektor properti akan membuka potensi penyerapan tenaga kerja sehingga mendukung program Pemerintah dalam upaya menekan angka kemiskinan dan laju pengangguran.