Pertengahan September, Tim Bentukan Pemerintah Mulai Tata DAS Ciliwung

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan perencanaan terpadu terkait pemukiman di daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung.

Kepala BPIW, Hermanto Dardak mengutarakan keseriusan kementerian terhadap kawasan DAS Ciliwung yang melintasi inti ibu kota negara. Sehingga, segala hal yang terjadi di kawasan DAS Ciliwung kerap menjadi perhatian dan isu nasional.

"Bahkan, isu tersebut menjadi sorotan dunia," ujar Dardak saat Rapat Koordinasi Rencana Penataan Pemukiman DAS Ciliwung yang digelar di ruang rapat BPIW, Jakarta, Selasa (1/8/2015).

Dardak menjelaskan, kawasan DAS Ciliwung cukup panjang dan luas. Oleh karena itu, BPIW mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan prioritas penataan kawasan DAS Ciliwung yang berada di Kebon Baru dan Kali Bata.

"Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta diharapkan segera menyampaikan rencana detail penataan dan pengembangan di kawasan tersebut, agar secara perlahan DAS Ciliwung tertata dengan baik," tandas Dardak.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Proses pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung di kawasan Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (27/8/2015). Bidaracina merupakan kawasan yang akan digusur terkait proyek normalisasi dan sodetan Kali Ciliwung.

Sementara itu, Asisten Pembangunan Pemkot Jakarta Selatan Tri Wahyuningdiah menyatakan jajaran Pemprov DKI Jakarta akan segara membentuk tim kecil untuk bergabung dengan Kementerian PUPR. Tim kecil perlu segera terbentuk agar pekan kedua September sudah mulai bekerja.

"Kita harapkan rencana penataan pemukiman DAS Ciliwung dapat segera terbentuk, dan segera terwujud pembangunannya. Sehingga, masyarakat akan lebih cepat menikmati manfaat dari penataan kawasan DAS Ciliwung," ucap Tri.

Tim kecil yang dibentuk untuk segera bekerja adalah perwakilan dari Kementerian PUPR, Pemkot Jakarta Selatan, Dinas Perumahan dan Gedung Provinsi DKI Jakarta, Dinas Bina Marga dan Tata Air Pemprov DKI Jakarta, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane serta Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta.