Indonesia dan Australia Bentuk "Policy Dialogue" Percepat Pembangunan Infrastruktur

SYDNEY, KOMPAS.com - Sektor swasta dan pemangku kepentingan bidang infrastruktur Indonesia dan Australia sepakat kerjasama kedua negara di bidang infrastruktur cukup menjanjikan. Untuk itu, dibentuk "Policy Dialogue" Infrastruktur Indonesia-Australia. Kali pertama pertemuan akan diselenggarajan di Jakarta pertengahan November mendatang.

Kepala BKPM Franky Sibarani menyampaikan hal tersebut di Sydney, Australia, dalam acara pertemuan dengan para investor Australia, Kamis (20/8/2015). Dalam kesempatan itu diluncurkan rencana pelaksanaan forum dialog insan infrastuktur di Jakarta, dan akan bekerjasama dengan dunia usaha sektor infrastrutur dengan pemerintah kedua negara.

"Policy Dialogue" ini sudah digagas kedua pihak melalui working group (kelompok kerja) Infrastruktur Indonesia-Australia yang dimulai sejak pertemuan disela-sela G-20 di Brisbane, Australia, November tahun 2014 lalu. 

Salah satu pengagas dan anggota working group, Bernardus Djonoputro, mengatakan, dialog bilateral ini akan berperan penting dalam menciptakan iklim investasi, maupun kebijakan yang mendukung aspek-aspek transaksi, peraturan perundangan, teknologi dan peningkatan kapasitas. 

"Kita harus bisa mendapatkan manfaat dari kemajuan infrastruktur di dunia, dan pada saat bersamaan pebisnis Indonesia juga bisa masuk ke sektor infrastruktur secara signifikan," ujar Bernardus.

Forum dialog ini nantinya akan membahas berbagai kemungkinan kerjasama saling menguntungkan yang dilandasi saling menghormati, resiprokal dan sejajar. Selain itu, "Policy Dialogue" dapat dijadikan sebagai wahana bagi investor, pemerintah dan perusahaan infrastruktur kedua negara untuk berkolaborasi. 

Bernardus yang juga adalah Komisaris PT Jababeka Infrastructure menjelaskan, kebutuhan pendanaan lebih dari Rp 6.000 triliun untuk membangun infrastruktur di Indonesia, memerlukan terobosan. Termasuk di antaranya partisipasi swasta melalui skema Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS). Buntunya kemajuan proyek-proyek di Indonesia selama ini, salah satunya karena tidak adanya ketegasan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat di KPS.

Berbagai inisiatif yang banyak dilakukan oleh pelaku bidang infrastruktur seperti ini harus didukung. Karena semua pihak perlu bahu membahu membangun target infrastruktur Indonesia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, seperti 2.000 kilometer jalan, 10 bandar udara, 24 pelabuhan dan 35.000 megawatt listrik, dan pembangunan kawasan industri, sehingga target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

"Di Indonesiai, percepatan pembangunan infrastruktur terhambat aspek lambatnya pengambilan keputusan dan lemahnya sinyal dan arahan yang jelas tentang keterlibatan swasta, persiapan proyek, kesiapan aspek kontrak, penjaminan, pembiayaan sampai pengaturan porsi pemerintah dalam ekuitas," tandas Bernardus.